Network
GALAMEDIA - Pandemi covid-19 di Indonesia tak kunjung selesai, tingkat pengangguran semakin tinggi dan perekonomian Indonesia tak kunjung membaik khususnya pada bidang pariwisata.
Untuk menanggulangi masalah ini pemerintah berencana menetapkan kebijakan baru yaitu ASN Work From Bali untuk mendongkrak perekonomian Indonesia, namun dari kebijakan ini terdapat pro dan kontra di masyarakat.
ASN work from bali merupakan program yang dibuat pemerintah yang ditujukan untuk 25% ASN yang bekerja di Kemenko Bidang Kemaritiman dan ASN dari tujuh lembaga kementrian di bawah koordinasi kemenko bidang kemaritiman.
Kebijakan ini memang memiliki tujuan yang bagus yaitu untuk mendongkrak pariwisata bali yang melemah, karena di pulau bali hampir sebagian besar penghasilannya betumpu pada sektor pariwisata.
Baca Juga: Di UN Global Compact Leaders Summit 2021, BRI Pertegas Komitmen Majukan UMKM
Namun jika dilihat kebijakan seperti ini kurang tepat untuk dilakukan sekarang-sekarang, karena bukan hanya inilah masalah yang menjadi urgensi ditengah pandemi sekarang.
Menteri keuangan Sri mulyani meminta untuk menghemat anggaran, sedangkan Menko kemaritiman kita Luhut malah membuat kebijakan ASN work from bali.
Meskipun pendanaan terkait kebijakan ini masih dibahas, namun tetap saja apakah hal ini bijak untuk dilaksanakan sekarang? Tentu dana yang dianggarkan pun tidak sedikit.
Urgensi kita sekarang ini adalah bagaimana caranya kita untuk melawan virus covid-19 untuk mengakhiri pandemi, caranya adalah dengan mempercepat proses vaksinasi di tanah air.
Untuk saat ini vaksinasi saja belum sukses dan merata dilakukan, apakah tidak sebaiknya pemerintah memaksimalkan vaksinasi covid-19 di Indonesia terlebih dahulu?
Masih banyak masalah lain terkait hal yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat yang membutuhkan dana pemerintah, salah satunya insentif yang harus dibayarkan kepada para tenaga kesehatan.
Kurang bijak rasanya jika masalah seperti ini saja belum bisa teratasi sepenuhnya, sedangkan pemerintah malah membuat kebijakan untuk melaksanakan ASN work from bali.
ASN work from bali dilakukan di beberapa hotel yang sudah ditetapkan di Kawasan Nusa Dua, tapi apakah pemerintah bisa membuktikan jika para ASN ini benar-benar bekerja bukan liburan?
Transparansi di dalam kebijakan ini pun menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dan tidak mudah untuk dilakukan dan dibuktikan kepada masyarakat.
Jika kebijakan ini ditetapkan, pemerintah harus bisa membuktikan kebijakan ini berjalan sebagaimana mestinya dan tidak ada isu korupsi nantinya.
Baca Juga: Film Ali & Ratu Ratu Queens Terpampang di Layar Square New York, Iqbaal Ramadhan Ungkap Rasa Bangga dan Syukur
Menerapkan kebijakan ini ditengah kondisi yang jika kita lihat berita nasional sedang hangat membahas tentang KPK yang sekarang terkesan sedang dilumpuhkan secara perlahan bukanlah waktu yang tepat.
Wajar saja jika masalah ini banyak terjadi pro kontra dimasyarakat, karena kebijakan seperti ini tidak menutup kemungkinan untuk terjadi potensi korupsi.
Di sinilah transparansi pemerintahan di uji, apakah bisa membuktikan jika ASN ini benar-benar bekerja untuk menjalankan tugas dan kewajibannya bukan untuk liburan?
Para ASN ini bekerja di kota Jakarta yang dimana tingkat penyebaran virusnya masih tinggi, tidak menutup kemungkinan jika para ASN ini malah menjadi carrier virus ke bali.
Penyebaran virus covid-19 masih terus terjadi dan bertambah setiap harinya, jangan sampai kebijakan ini malah membuat masalah baru nantinya karena meningkatnya penyebaran virus.
Baca Juga: Canggihnya Mobil Presiden AS dan Rusia, The Beast Tak Mempan Dibom Aurus Takkan Hancur Meski Tenggelam
Meskipun protokol kesehatan tetap dilakukan, namun tetap saja virus selalu mengintai kita kapanpun dan dimanapun kita berada.
Tujuan dilakukannya kebijakan ini adalah untuk merangsang masyarakat untuk tidak takut melakukan perjalan ke bali di tengah pandemi, namun hal ini tidak bisa berjalan lancar jika tidak didukung infrastruktur lain.
Ekonomi kita sedang turun, tentu berlibur keluar kota tidak akan menjadi prioritas semua orang sekarang, maka perlu ada dukungan lain yang membuat masyarakat lebih tertarik untuk berlibur.
Contoh, jika tiket pesawat dimurahkan atau terdapat promo-promo menarik lainnya mungkin masyarakat akan lebih tertarik, namun jika tidak didukung maka kebijakan ini kurang efektif.
Tidak hanya Bali, namun masih banyak kota lain yang menjadi tujuan pariwisata yang terkena dampak pandemi seperti kota Yogyakarta, Bandung, NTT, dan kota wisata lainnya.
Baca Juga: HRS Akui Belum Pantas, Husin Shihab: Ini Bukan Soal Imam Besar Tapi Ada Upaya Negara Ini Diubah Sistemnya
Jika memang kebijakan ini akan diterapkan, pemerintah harus memikirkan rencana kedepannya untuk mendukung kota lainnya agar tidak ada kecemburuan sosial.
Namun tetap, prioritaskan masalah yang lebih penting untuk saat ini ketimbang mendanai ASN untuk melaksanakan work from kota wisata yang ada di Indonesia.
Sudah seharusnya segala hal yang dilakukan oleh pemerintah merupakan wujud dari apa yang diharapkan masyarakat untuk berkembangnya negeri ini.
Sebaiknya pemerintah mengkaji ulang atas kebijakan yang ditetapkan, jangan sampai segala hal direncakan dan disepakati tanpa berpikir jauh apa yang akan terjadi ke depannya.
Tak ada satupun dari kita yang tidak menginginkan negara kita cepat pulih kembali, maka dari itu visi misi masyarakat dan pemerintah harus sejalan untuk bergotong royong mengembalikan keadaan seperti semula dan ekonomi dapat bangkit kembali.
Baca Juga: Anies Baswedan Kepergok Tak Pakai Masker di Tengah Kerumunan, Eks Jubir PSI: Contoh Buruk
Pemerintah tidak sepenuhnya salah jika memang ingin menerapkan kebijakan ini karena kebijakan ini bertujuan untuk memulihkan ekonomi masyarakat bali yang mayoritas bertumpu pada sektor wisata.
Hanya saja, waktu nya dirasa kurang tepat karena masih ada masalah utama yang belum tuntas yaitu proses vaksinasi untuk memutus rantai penyebaran virus covid-19 di Indonesia.
Sebaiknya pemerintah mengkaji ulang dan memikirkan matang-matang tentang kebijakan ini, jangan sampai timbul masalah baru dan malah menambah anggaran dana negara yang tidak diperlukan nantinya.***
Pengirim:
Danisa Putri Zahwaa
Mahasiswa Digital Public Relations Telkom University
danisaputri [email protected]
Seluruh materi dalam naskah ini merupakan tanggung jawab pengirim. Gugatan, somasi, atau keberatan ditujukan kepada pengirim
