Network
GALAMEDIA - Penegakan hukum pidana di Indonesia merupakan sebuah sistem yang menunjukan keterkaitan tugas dan fungsi antar lembaga penegak hukum.
Istilah “Integrated Criminal Justice System” menunjukkan bahwa keberhasilan proses penegakan hukum tidak akan terlepas dari keberhasilan setiap unsur lembaga penegak hukum yang bergerak di dalamnya.
Sebagaimana kita ketahui, di Indonesia, berdasarkan KUHAP yang termasuk dalam Criminal Justice System adalah Kepolisian, Advokat, Kejaksaan dan Pengadilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung serta berakhir pada Lembaga Pemasyarakatan.
Begitu banyak macam kejahatan yang terjadi dan memerlukan penegakan hukum. Salah satu bentuk kejahatan yang menjadi perhatian publik adalah Tindak Pidana Korupsi.
Pemerintah melaksanakan berbagai upaya dan menetapkan berbagai kebijakan dalam memberantas korupsi.
Baca Juga: Lord Adi Angkat Koper dari MasterChef Indonesia Season 8, Netizen Patah Hati
Di dalam sebuah tatanan hukum, penegakan hukum akan bergantung terhadap berbagai faktor.
Lawrence M.Friedman menyatakan bahwa tatanan hukum terdiri dari legal substance, legal structure dan legal culture di mana ketiga hal tersebut akan saling berhubungan.
Lengkapnya peraturan hukum bukan satu-satunya penentu keberhasilan, jika tidak ditunjang oleh kinerja penegak hukum dan budaya hukum / kesadaran hukum masyarakatnya.
