Seru! Sindiran-sindiran Yusril, Mahfud, dan Jimly

- 10 Oktober 2021, 09:46 WIB
Kolase foto Menko Polhukam Mahfud MD dan Yusril Ihza Mahendra.
Kolase foto Menko Polhukam Mahfud MD dan Yusril Ihza Mahendra. /Kemenko Polhukam/twitter.com/Yusrilihza_Mh//

GALAMEDIA - Kali ini RIBET (review berita) akan semakin ribet lantaran akan mereview berita "kata begawan hukum" terkait dengan kesanggupan Yusril mendampingi pengajuan JR AD ART Partai Demokrat.

Saya sependapat dengan Yusril bahwa perlu terobosan baru untuk mendedah kejumudan AD ART Parpol yang selama ini tidak tersentuh oleh "tangan lain" atau "tangan internal".

Padahal parpol adalah lembaga publik di negara demokrasi yang seharusnya juga sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang otomatis harua sesuai dengan hukum perundang-undangan yang didasari oleh nilai keadilan dan kebenaran.

Saya katakan, langkah Yusril adalah langkah PROGRESIF karena telah berani melakukan RULE BREAKING ataupun BREAKTHROUGH agar AD ART PARPOL di negara demokrasi tidak MONOPOLISTIK, FEODALISTIK DAN NEPOTIS, apalagi OLIGARKIS.

Mari kita coba simak Sindiran-sindirun para negawan hukum terkait Yusril sebagai Advokat yang mendampingi 4 eks kader PD yang mengajukan JR AD ART nya.

Baca Juga: Cucu Pendiri Nu Ungkap Calon Kuat Ketum PBNU, Sahabat RH: Gus Baha Paling Sip, Said Aqil Jangan Dipilih Lagi

Suara.com - 30 September 2019 Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai langkah advokat Yusril IhzMahendra mendampingi Demokrat kubu KLB Deli Serdang Moeldoko untuk melakukan uji materi/ judicial review soal AD/ART Demokrat Tahun 2020 ke Mahkamah Agung (MA) akan sia-sia. Meskipun nantinya menang, Mahfud menilai hasil tersebut tidak bakal bisa menggulingkan Demokrat di bawah pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Mahfud mengatakan apabila uji materi yang dilakukan Yusril itu menang menurut hukum, maka akan berlaku ke depannya, bukan untuk pengurus yang saat ini masih aktif. Seandainya ada pengaruh, itu juga hanya sekedar perubahan dalam AD/ART saja.

GALAMEDIA - 1 Oktober 2021 menyebutkan bahwa Kemunculan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menjadi kuasa hukum eks kader Partai Demokrat untuk mengajukan judicial review (JR) ke Mahkamah Agung (MA) terhadap AD-ART Partai Demokrat terus menuai sorotan.

Halaman:

Editor: Brilliant Awal


Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X