Menimbang Ulang Konsep Merdeka Belajar ala Nadiem

- 4 Desember 2019, 11:49 WIB

PENDIDIKAN menjadi perihal yang tiada bosannya untuk dibahas. Pasalnya, topik yang dibincangkan tidak jauh dari mutu pendidikan di Indonesia. Hasil diskusi menemukan titik temu yang sama, yakni mutu pendidikan menentukan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Bersamaan dengan keresahannya terhadap kualitas SDM, Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) mendorong semua masyarakat sekolah untuk menerapkan konsep merdeka belajar.

Konsep merdeka belajar yang dimaksud oleh Nadim adalah pemberian kesempatan bagi sekolah, guru, dan murid agar bebas berinovasi, bebas untuk belajar dengan mandiri dan bebas untuk berkreasi (Wijaya, 2019). Menurut Nadiem, suatu inovasi pada proses belajar akan menciptakan budaya baru yang akan bermanfaat bagi masyarakat.

Berangkat dari dari proses belajar inilah kemudian murid dapat percaya bahwa isi pemikirannya dibentuk dari interaksinya dengan orang lain atau dunia yang membuat pemikirannya benar. Sehingga murid akan memiliki terus memproses ulang pengetahuannya menjadi pemahaman yang baru (Roth, 2010).

Nadiem juga menginginkan anak-anak muda di Indonesia baik itu yang masih berada di bangku pendidikan maupun tidak untuk berani mengejar passion mereka. Nadiem percaya passion yang dimiliki tiap anak-anak muda secara otomatis akan menyebar ke orang-orang sekitarnya yang kemudian bisa menjadi inspirasi untuk sesamanya (Tempo.co, 2019).

Jelas keinginan Nadiem agar masyarakat sekolah untuk merdeka dalam belajar sejalan dengan ide pedadogi yang dicentuskan oleh Paulo Freire, dimana pedagogi membantu murid untuk memahami makna dibalik teks buku belajar dan berani memikul tanggung jawab dari keputusan kehidupan yang akan diemban sang murid (Giroux, 2010). Sehingga murid akan menjadi insan yang kritis seiring perkembangan zaman.

Praktik pendidikan seperti inilah yang selanjutnya akan menumbuhkan toleransi dan keterbukaan pikiran antar murid. Budaya menghormati dan toleransi akan tumbuh di alam bawah sadar para murid karena sudah terbiasa dengan budaya belajar, berpendapat, dan berkumpul secara demokratis (Gutmann & Ben-Porath, 2015).

Bagi Nadiem, peran pemerintah dalam pendidikan hanyalah sebatas membantu. Kata Nadiem, aktivitas pendidikan seharusnya lebih sering dikerjakan oleh masyarakat sebagai civil society (Tempo.co, 2019), untuk menjaga sustainabilitas proses merdeka belajar. Menurutnya dampak dari kurikulum, kebijakan, dan anggaran yang dilaksanakan pemerintah sangatlah kecil.

Selain itu, pembuatan kurikulum fleksibel yang diserahkan sepenuhnya untuk para guru, mampu mengembangkan pendidikan Indonesia menjadi lebih maksimal. Kelonggaran dalam tata kelola organisasi yang mencakupi penyusunan kurikulum yang fleksibel tentu mempermudah para guru agar tidak membebani dalam perkara-perkara administratif yang begitu rumit. Visi kurikulum fleksibel pun sejalan dengan yang diinginkan Presiden Jokowi.
Namun kurikulum yang fleksibel ini bisa saja menjadi tantangan yang besar bagi nusantara jika diberlakukan seluruhnya. Karena pendidikan karakter dan kepekaan sosial tidak bisa seluruhnya bisa diperlakukan secara fleksibel.

Halaman:

Editor: Kiki Kurnia


Komentar

Terkini

Beda Pendapat

23 Juli 2020, 13:56 WIB

Menyiasati Sengketa Antar Notaris

15 Juli 2020, 19:50 WIB

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X