Ironis! Ketika Krisis Pangan, Beras Justru Dibuang

- 13 Desember 2019, 18:29 WIB
ilustrasi /dok

ALANGKAH malangnya rakyat yang hidup di negeri ini. Negeri ini adalah negeri yang kaya raya, yang katanya gemah rimpah loh jinawi namun ternyata banyak rakyatnya yang mengalami kelaparan.

Sebagaimana laporan yang dirilis ADB dan International Food Policy Research Institute (IFPRI) bertajuk "Policies to Support Investment Requirements of Indonesia's Food and Agriculture Development During 2020-2045′" menyebutkan 22 juta orang Indonesia masih menderita kelaparan kronis. Yang lebih tragis, kelaparan ini justru menimpa buruh tani karena mendapat upah rendah dan produktivitas yang juga rendah (cnnindonesia.com).

Sebagaimana juga hasil riset Global Hunger Index (GHI) yang dikeluarkan oleh Concern Worldwide dan Welthungerhilfe baru-baru ini melaporkan meskipun sedikit membaik, namun indeks kelaparan Indonesia berada dalam kategori serius dengan skor 20,1 (Warta Ekonomi).

Sedangkan data Kementerian Pertanian sendiri, juga menyatakan terdapat 88 daerah kabupaten kota yang berada pada kondisi rawan pangan, di antaranya karena akses yang rendah terhadap pangan (kompas.com).

Beberapa fakta di atas harusnya sudah cukup untuk membuat mata kita terbelahak bahwa ketahanan pangan nasional kita saat ini masih sangat buruk dan memprihatinkan. Masih sangat banyak rakyat yang tidak terpenuhi jaminan pemenuhan kebutuhan pangannya. Dalam kondisi kelaparan yang parah. Dan bisa jadi kondisi di lapangan jauh lebih buruk dari apa yang disampaikan oleh data.

Dalam kondisi krisis yang memprihatinkan ini, justru dikabarkan bahwa bulog akan membuang 20 ribu ton beras yang dikatakan sudah jelek kualitasnya sebeb sudah disimpan lebih dari 1 tahun. Beras yang tersimpan sejak 2017 tersebut sudah mengalami penurunan mutu, rusak, dan tidak layak dikonsumsi. Akibatnya diduga menimbulkan kerugian mencapai Rp 160 miliar (cnnindonesia.com).

Patutlah kita bertanya, mengapa beras yang begitu banyak hanya dibiarkan hingga membusuk? Bulog sendiri menyatakan menumpuknya beras tersebut karena ada perubahan skema bantuan pangan untuk rakyat miskin. Sebelumnya dalam bentuk Rastra diubah menjadi Bantuan Pangan Nontunai (BPNt). Padahal BPNt memiliki skema terbuka sehingga bulog akan dipaksa untuk bersaing dengan beras merk lain yang bukan berasal dari bulog.

Selain itu, kebijakan impor pangan Indonesia memang sangat tidak bijak dan pro rakyat. Bahkan impor sering dilakukan saat produksi di dalam negeri surplus atau pada saat panen raya. Tak ayal hal ini menjadikan petani lokal harus menelan nasib buruk harga panen anjlok tak tertahan. Kembali, petani harus gigit jari meratapi nasib mereka. Hal ini pula yang menjadikan beras lokal banyak yang tertumpuk dan tidak laku di pasaran.

Inilah gambaran buruknya pengelolaan pangan. Padahal pangan adalah salah satu kebutuhan primer yang harusnya dijamin negara. Terlebih ketika stok berlimpah, harusnya justru memberikan manfaat untuk rakyat. Bulog yang seharusnya melayani rakyat kini justru mengkomersilkan beras, lebih mengutamakan keuntungan. Sedang kebijakan impor yang dibuka bergitu lebar sesungguhnya hal ini karena konsekuensi penandatangan Agreement of Agriculture (AoA) yang dirumuskan WTO.

Halaman:

Editor: Lucky M. Lukman


Komentar

Terkini

Beda Pendapat

23 Juli 2020, 13:56 WIB

Menyiasati Sengketa Antar Notaris

15 Juli 2020, 19:50 WIB

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X