Indonesia-Cina, Saatnya 'Talak Tiga'

- 12 Januari 2020, 05:49 WIB
ilustrasi

NEGARA Tirai Bambu berulah lagi. Cina mengklaim perairan Natuna masuk wilayahnya. Dasar yang digunakan adalah sembilan garis putus-putus (nine dash line/ NDL). NDL merupakan garis yang dibuat sepihak oleh Cina tanpa melalui konvensi hukum laut di bawah PBB atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

UNCLOS 1982 memutuskan perairan Natuna adalah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Meski Cina juga merupakan anggota UNCLOS, negara itu tidak mengakui ZEE di Laut Cina Selatan. Sikap ini menunjukkan arogansi Cina terhadap Indonesia.

Banyak media mainstream maupun Citizen Journalist yang sudah memberitakan apa sebetulnya yang diincar Cina dengan Natuna, yaitu kekayaan alam. Kepulauan Natuna memiliki cadangan gas alam terbesar di kawasan Asia Pasifik bahkan di Dunia.

Di dalam perut buminya juga bergelimang minyak. Ladang gas D-Alpha yang terletak 225 km di sebelah utara Pulau Natuna (di ZEEI) dengan total cadangan 222 trillion kubik feet (TCT) dan gas hidrokarbon yang bisa didapat sebesar 46 TCT merupakan salah satu sumber terbesar di Asia.

Tak hanya itu, di kepulauan yang terletak di teras depan negara Indonesia ini terhampar aneka jenis terumbu karang yang sangat memukau. Melihat kondisi ini, sangatlah wajar bagi RRC untuk sungguh-sungguh mengklaim sepihak wilayah tersebut sebagai miliknya. Inilah yang menjadi inti masalah, kedaulatan wilayah Indonesia telah diklaim sepihak oleh Cina.

Dalam arbitrase internasional, hal ini jelas adalah pelanggaran hukum arbitrase. Juga upaya perebutan wilayah kedaulatan sebuah negara merdeka yang berdaulat. Ini adalah perampokan sebuah negara terhadap negara lain yang sama-sama berdaulat. Nampak Cina ingin menunjukkan hegemoninya di kawasan Indo Pasifik. Jelas ini merupakan “serangan” yang efeknya bisa bermacam-macam. Dari mulai stabilitas keamanan sebuah kawasan, sampai pada konflik ideologi.

Menanggapi hal ini, Pemerintah Indonesia menegaskan Cina telah melakukan pelanggaran batas wilayah di Laut Natuna. TNI pun melaksanakan operasi siaga tempur terkait dengan adanya pelanggaran di kawasan tersebut. “Operasi ini digelar untuk melaksanakan pengendalian wilayah laut khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) laut Natuna Utara," demikian keterangan tertulis yang disampaikan Kabid Penum Puspen TNI, Kolonel Sus Taibur Rahman, Jumat (3/1/2020).

Presiden Jokowi pun menyatakan dengan tegas bahwa tak ada kompromi dalam permasalahan ini. Begitu pula dengan Menteri Luar Negeri Indonesia. Kepala Staf Khusus Kepresidenan, Moeldoko sebagaimana pernyataannya dalam gatra.com pada 9 Januari 2020, malahan menekankan pentingnya strategi penanggulangan Natuna dengan tidak membiarkan kepulauan Natuna dalam keadaan kosong.

Yang kemudian menjadi polemik dan membuat kegaduhan adalah sikap Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Seperti dilansir Kompas TV pada 7 Januari 2020, Prabowo lebih menekankan pendekatan “damai”, diplomasi dan penyelesaian non konflik, ketimbang agresi militer.

Halaman:

Editor: Brilliant Awal


Komentar

Terkini

Cadangan Uang

9 Juli 2020, 21:17 WIB

“Sense of Crisis” ala Islam

9 Juli 2020, 08:58 WIB

Menyoal PHK di Tengah Wabah Pandemi

8 Juli 2020, 09:23 WIB

Adakah Inflasi dalam Islam?

7 Juli 2020, 14:27 WIB

Menjadi Produktif di Masa Pademi

5 Juli 2020, 16:02 WIB

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X