Network
Contohnya adalah APD dan masker bagi tenaga kesehatan yang diimpor dari china sedangkan kegiatan ekspor indonesia sedang tersendak menyebabkan pendapatan negara dari pajak ekspor menurun, pajak-pajak perusahaan terganggu, dan akhirnya terjadi PHK dimana-mana yang menggangu perekonomian masyarakat.
Baca Juga: DPD Golkar Jabar Siapkan Skenario Khusus untuk Pemenangan di Pilkada Serentak
Seharusnya masyarakat membuat kegitan padat karya, lebih memanfaatkan sumber daya manusia itu sendiri agar mengurangi nilai pengangguran, memberikan bantuan modal kepada masyarakat kalangan menengah kebawah jadi tidak hanya peltihan, sehingga kegiatan impor itu berkurang dan pengangguran pun berkurang.
Tidak hanya itu, pemerintah pun kemudian mengeluarkan kebijakan baru berupa bantuan sosial yaitu Program Keluarga Harapan (PHK) tetapi kenyataanya kebijakan tersebut pun belum tepat.
Karena menimbulkan permasalahan baru yakni bantuan tidak tepat sasaran yang disebabkan kelalaian perintah yang kurang memperhatikan sehigga data penerima yang tidak akurat.
Baca Juga: Karyawannya Terkonfirmasi Positif Covid-19, Saham PT Unilever Merosot
Sebagai bukti, permasalahan ini masuk dalam peringkat tertinggi substansi laporan masyarakat di Bali yang masuk ke posko pengaduan Ombudsman terkait bansos dan pelayanan kesehatan masyarakat terdampak Covid-19 yaitu sebanyak 50% dari jumlah laporan masyarakat.
Dapat disimpulkan bahwa, informasi bantuan tersebut kepada masyarakat kurang sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya. Seharusnya, dalam memberikan bantuan pemerintah harus melakukan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat, membuka pendataan penerima bantuan dengan lebih mendalam dan transparan, melakukan verifikasi dari data masyarakat disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, dan menyalurkan bantuan tersebut secara transparan.
Pejulis : Ade Nurseha
jurusan : Akuntansi Syariah STEI SEBI
