Network
Baca Juga: Malaysia Tak Berkutik, Angkatan Laut China Melenggang Masuk Wilayah Negeri Jiran Sebanyak 89 Kali
“Anggaran yang dialokasikan tersebut sudah mempertimbangkan perkiraan dan modeling untuk jumlah kasus hingga ratusan ribu orang yang positif Covid-19 hingga akhir tahun,” ungkap Kunta dalam diskusi virtual, Jumat. Aa.com (04/07/2020).
Evaluasi kebijakan harus segera dilakukan, agar korban tidak semakin menunjukkan kurva yang meningkat. Karena faktanya ini adalah urusan nyawa dan tidak bisa untuk ditawar-tawar. Kesampingkan masalah perekonomian dengan tidak melonggarkan PSBB, karena faktanya setelah adanya pelonggaran PSBB masalah ini semakin mencuat.
Menoreh tinta emas pada masa kejayaan Islam, pemerintah bisa berkaca pada kebijakan yang telah dilakukan pada masa kholifah Umar bin Khatab, ketika terjadi wabah tha'un. Beliau dengan tegas melakukan lockdown untuk wilayah yang terinfeksi wabah.
Baca Juga: Kunjungi Beverly Hills Pakai Mobil, Pangeran Harry dan Meghan Markle Disebut Munafik Lagi
Masyarakat tidak diperbolehkan masuk ke wilayah yang terinveksi wajah begitu juga tidak boleh berkunjung ke wilayah yang terdampak wabah. Sehingga wilayah yang berzona hijau bebas melakukan aktivitas perekonomian dan aktivitas yang lain.
Kebijakan tidak hanya berhenti di lockdown, penguasa benar-benar meriayah (mengurusi) masyarakat yang terdampak wabah dengan memberikan pengobatan dan menjamin perekonomian mereka selama terdakpak wabah.
Tenaga-tenaga medis dikerahkan untuk mengatasi wabah dengan maksimal, mereka difasilitasi dengan sempurna untuk melakukan penanganan wabah dengan memberikan fasilitas dan biaya untuk para ilmuwan menemukan vaksin, mendirikan rumah sakit yang memadai untuk penanganan wabah serta mendirikan laboratorium-laboratorium untuk menunjang aktivitas para ilmuwan.
Baca Juga: Belum Ada Nama Valentino Rossi, Ini Susunan Pebalap MotoGP 2021 Usai Marquez Terdepak dari Repsol
Pendanaan dalam kesehatan, pemerintah akan dengan penuh memprioritaskan pada penanganan wabah, negara akan memfasilitasi penuh kebutuhan medis dan masyarakat yang terdampak secara gratis karena masalah kesehatan adalah kebutuhan primer dan menjadi hak dasar bagi warga negara negara. Dan ini adalah kewajiban negara untuk senantiasa memberikan kesejahteraan, keamanan dan menjamin kesehatan apalagi di saat terjadi wabah.
Penulis : Siti Farihatin, S.Sos
Guru KOBER dan Anggota Aliansi Penulis Rindu Islam
[email protected]
Seluruh materi dalam naskah ini merupakan tanggung jawab pengirim. Gugatan, somasi, atau keberatan ditujukan kepada pengirim
