Network
GALAMEDIA - Pada Januari 2021 mendatang, tongkat Komando Kepala Polri akan berpindah tangan. Hal ini seiring dengan masuknya masa pensiun Jenderal Idham Aziz.
Jelang pergantian Kapolri, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Kyai Haji Said Aqil Siradj berharap, pemilihan orang nomor satu ini tidak mempersoalkan suku, agama, dan asal daerah.
“Institusi Polri memegang peranan sangat penting bagi kemajuan negara dan martabat bangsa. Dalam fungsi dan tugasnya, dibutuhkan sosok kepemimpinan yang tidak hanya cakap dan memiliki intelektual," ungkap Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Kyai Haji Said Aqil Siradj dalam siaran pers yang diterima galamedia, Selasa 1 Desember 2020.
Baca Juga: Bukan Hanya Anies Baswedan, Gubernur Riau Juga Terkonfirmasi Positif Covid-19
"Tapi juga piawai serta cerdas dalam memahami dan menangani permasalahan,” imbuhnya.
Menurut Said Aqil, tugas Polri sangat mulia dan berat untuk bisa mengawal dan menjaga keamanan di negara yang memiliki banyak pulau, beragam suku, agama, serta budaya.
Maka, dibutuhkan sosok pemimpin yang memiliki kemampuan dalam mengelola perbedaan dan keanekaragaman di tengah masyarakat Indonesia.
Said Aqil menegaskan, seluruh pihak harus menghornati penunjukkan calon Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden.
Baca Juga: Ngobrol Bareng Jurnalis Langkah Solutif Dunia Usaha di Tengah Pandemi Covid 19
Atas kewenangannya itu, maka Presiden Jokowi pasti akan memilih calon Kapolri terbaik bagi bangsa Indonesia.
Said Aqil menyebut nama-nama jenderal bintang tiga yang dikenalnya dan kerap berdiskusi di antaranya Wakapolri, Komjen Polisi Gatot Eddy Pramono, Kabaharkam Komjen Polisi Agus Andrianto dan Kepala BNPT, Komjen Polisi Boy Rafli Amar.
Komentar