Tuntutan Jaksa KPK Dinilai Penuh 'Skenario', Terdakwa Kasus Bansos Covid Totoh Gunawan Minta Dibebaskan

- 1 November 2021, 13:38 WIB
Sidang pembacaan nota pembelaan terdakwa M. Totoh Gunawan di Pengadilan Tipikor Bandung, Jln. L.L.R.E Martadinata, Senin 1 November 2021./Lucky M Lukman/Galamedia
Sidang pembacaan nota pembelaan terdakwa M. Totoh Gunawan di Pengadilan Tipikor Bandung, Jln. L.L.R.E Martadinata, Senin 1 November 2021./Lucky M Lukman/Galamedia /

GALAMEDIA - Salah seorang terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan paket bansos Covid-19 Bandung Barat, M. Totoh Gunawan menyampaikan nota pembelaan alias pleidoi atas tuntutan Penuntut Umum (PU) KPK.

Sebelumnya, pengusaha asal Lembang itu dituntut hukuman 6 tahun penjara karena dinilai terbukti bersalah melanggar pasal 12 huruf I UU Tipikor jo pasal 55.

Nota pembelaan disampaikan Totoh dan juga penasihat hukumnya, dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung, Jln. L.L.R.E Martadinata, Senin, 1 November 2021.

Penasihat hukum Totoh, Abidin S.H, M.H., M.Si dalam nota pembelaannya menyatakan tuntutan PU KPK penuh 'skenario'.

Mengacu pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Abidin juga meminta majelis hakim membebaskan kliennya dari dakwaan dan tuntutan PU KPK.

Baca Juga: WASPADA Potensi Banjir Bandang Melanda Wilayah Jabar 1-2 November 2021

"Kami sampaikan bahwa dalam pemeriksaan persidangan ini Penuntut Umum telah melakukan 'skenario' untuk menutupi ketidakcermatannya dalam membuat dakwaan dan kelemahan-kelemahan dalam dakwaan," kata Abidin.

Ketidakcermatan, ujar dia, ditunjukkan dengan memuat ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana termuat pada halaman 8 (pada point huruf b) Dakwaan Penuntut Umum.

Menurut dia, Undang-undang tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Halaman:

Editor: Lucky M. Lukman


Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network