Network
Saat Endang memaparkan keterangan saksi di KM 50, kuasa hukum dua terdakwa Briptu Fikri Ramadhan dan Ipda Mohammad Yusmin Ohorella, Henry Yosodiningrat mengajukan interupsi.
Henry mengaku keberatan karena identitas saksi tersebut menurutnya tidak jelas. Ia meminta agar identitas saksi tersebut dibuka dan dihadirkan ke pengadilan agar tidak terjadi fitnah bahwa polisi melakukan penekanan kepada masyarakat di KM 50.
"Kita hadirkan di sini agar tidak terjadi fitnah, seakan-akan Kepolisian Negara RI, Polda Metro Jaya menekan warga masyarakat, memaksa," tutur Henry.
Menanggapi hal ini, Endang enggan mengungkap identitas saksi yang diperiksa Komnas HAM. Menurut Endang, saksi tersebut merupakan orang yang mengetahui dan melihat peristiwa itu di rest area KM 50.
Menurutnya, saksi tersebut merasa ketakutan dan meminta agar identitasnya tidak disebutkan.
"Karena itu memang informasi yang kami peroleh masyarakat sudah cukup ketakutan saat itu dan berharap tidak disebutkan namanya," ujar Endang.
Henry lantas kembali meminta agar saksi tersebut dihadirkan di pengadilan. Mengenai ketakutan saksi tersebut, kata Henry, ada peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan digelar sidang tertutup khusus untuk memeriksa saksi Komnas HAM.
"Adakan sidang tertutup khusus untuk pemeriksaan saksi itu, supaya dihadirkan benar atau tidak keterangan orang itu," ujar Henry.
Baca Juga: Pemkab Bandung Percepat Pembentukan BNN, Sahrul Gunawan: Jumlah Pecandu Semakin Meningkat
Menengahi persoalan ini, Ketua Majelis Hakim PN Jaksel, Arif Nuryanta menyatakan bahwa pemanggilan saksi yang telah diperiksa Komnas HAM akan dinilai oleh pihaknya.
