Ini Vonis Hakim kepada Dua Terdakwa Korupsi BPJS Lembang

- 4 Desember 2019, 21:55 WIB
/Yedi Supriadi/

MAJELIS Hakim Pengadilan Tipikor Bandung memberikan vonis kepada dua terdakwa kasus korupsi dana BPJS RSUD Lembang Kabupaten Bandung Barat. Terdakwa Meta Susanti dengan penjara 8 tahun dan terdakwa dr Onie Habie selama 6 tahun enam bulan.

Dalam putusan hakim disebutkan keduanya terbukti secara sah melakukan korupsi berkelanjutan sebagai mana yang telah didakwakan jaksa penuntut umum Kejati Jabar.

Demikian dalam sidang putusan yang dibacakan oleh majelis hakim yang diketuai oleh hakim Asep Sumirat Rabu malam (4/12/2019) di ruang sidang III Pengadilan Tipikor Bandung. Sidang sendiri menurut jadwal persidangan akan digelar Rabu siang, namun karena padatnya persidangan sehingga putusan baru dibacakan Rabu pukul 21.00 WIB.

Vonis hakim tersebut, lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang masing masing menuntut 10 tahun untuk Meta Susanti dan Onie Habie 8 tahun penjara.

Dalam amar putusan, menyatakan terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berkelanjutan sebagaimana dakwaan primair pasal 2 UU Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu Meta juga diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp 5 miliar lebih subsidair kurungan lima tahun. Sedangkan dr Onni diharuskan membayar uang pengganti Rp 2 miliar lebih subsidair kurungan 4 tahun.

Seperti diketahui kasus penyelewengan dana klaim BPJS RSUD KBB teresebut menjerat dua ASN KBB, yakni Kepala UPT RSUD Lembang Onni Habie dan Bendaharanya Meta Susanti.

Kasus tersebut berawal saat UPT RSUD Lembang mengklaim dana BPJS pada periode tahun 2017 sebesar Rp.5.522.232.500 secara bertahap. Selanjutnya, pada periode 2018 UPT RSUD mengklaim kembali dana BPJS sebesar Rp. 5.885.696.342.

Sehingga dana klaim BPJS RSUD Lembang mulai dari 2017 hingga September 2018 yang masuk ke rekening RSUD Lembang sebesar Rp. 11.407.928.842.
Setelah berhasil mengklaim dana BPJS, pihak RSUD Lembang tidak menyetorkan seluruh dana tersebut ke kas daerah KBB sebagai pendapatan APBD.

Halaman:

Editor: H. D. Aditya


Komentar

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X