Putusan Dikuatkan PT Bandung, Mantan Bupati Cianjur Tetap Divonis 5 Tahun Penjara

- 9 Desember 2019, 17:45 WIB
Mantan Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar saat mengikuti sidang di Pengadilan Tipikor Bandung, beberapa waktu lalu. /dok

HAKIM tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung mengabulkan permintaan banding jaksa KPK dan kontra banding mantan Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar. Dalam putusannya, hakim menguatkan putusan PN Tipikor Bandung atas terdakwa Irvan.

Dengan begitu, Irvan tetap divonis 5 tahun penjara sebagaimana putusan PN Tipikor. Ia dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan fisik SMP di Kabupaten Cianjur.

Panmud Tipikor PN Bandung, Yuniar membenarkan soal dikuatkannya putusan Hakim Tipikor PN Bandung oleh hakim tinggi terhadap vonis terdakwa Irvan Rivano Muchtar.

"Intinya putusan hakim tinggi menguatkan putusan di pengadilan Tipikor," ujar Yuniar kepada wartawan di Pengadilan Tipikor PN Bandung, Jalan L.L.R.E Martadinata, Senin (9/12/2019).

Yuniar menjelaskan, amar putusan dibacakan oleh ketua majelis Sir Johan pada 26 November 2019 dengan nomor putusan banding 27/PID.TPK/2019/PT BDG. Dalam amar putusannya, majelis menyatakan menerima permintaan banding dari jaksa dan terdakwa, menguatkan putusan Pengadilan Tipikor PN Bandung.

Memerintahkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan.

Seperti diketahui, sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara kepada Bupati Cianjur nonaktif, Irvan Revano Muchtar. Terdakwa Irvan dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan fisik SMP di Kabupaten Cianjur.

Sebelum divonis, Jaksa KPK menuntut Irvan dengan hukuman 8 tahun penjara, denda Rp 500 subsidair 6 bulan penjara. Irvan juga dituntut hukuman tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 900 juta serta dicabut hak politiknya selama 5 tahun.

Sementara dalam putusan hakim tidak ada pencabutan hak politik dan juga dikenakan denda lebih rendah. Sedangkan uang pengganti oleh hakim ditiadakan alias tidak dikenakan denda.

Halaman:

Editor: Lucky M. Lukman


Komentar

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X