KPK Panggil Dokter Kanwil KemenhumHAM Jabar Soal Perizinan di LP Sukamiskin

- 16 Januari 2020, 12:45 WIB

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK), hari ini Kamis (16/1/2020), memanggil dokter Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Beni Benardi dalam penyidikan kasus suap terkait pemberian fasilitas atau perizinan keluar Lapas Klas I Sukamiskin, Bandung.

Beni diagendakan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin (Maret 2018) Wahid Husein (WH).

"Yang bersangkutan diagendakan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka WH terkait tindak pidana korupsi suap terkait pemberian fasilitas atau perizinan keluar Lapas Klas I Sukamiskin, Bandung," ucap Plt Juru Bicara Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Selain Beni, KPK juga memanggil seorang saksi Intan Noor Fitri, wiraswasta untuk tersangka lainnya dalam kasus itu, yakni Direktur Utama PT Glori Karsa Abadi Rahadian Azhar (RAZ).

KPK pada Rabu (16/10/2019) lalu, telah menetapkan lima orang tersangka dalam pengembangan kasus tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pemberian fasilitas atau perizinan keluar Lapas Kelas I Sukamiskin, Bandung.

Lima orang itu, yakni Wahid Husein, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin (2016 sampai dengan Maret 2018) Deddy Handoko (DHA).

Selanjutnya, Rahadian Azhar, Tubagus Chaeri Wardana (TCW) alias Wawan swasta atau warga binaan, dan Fuad Amin (FA) yang pernah sebagai Bupati Bangkalan atau warga binaan. Namun, Fuad telah meninggal dunia saat penyidikan berjalan.

Terkait dengan hal itu, KPK akan fokus menangani pada perkara yang melibatkan empat tersangka lainnya.

Dalam konstruksi perkara dijelaskan bahwa sebagai Kalapas Sukamiskin, tersangka Wahid memiliki kewenangan mengeluarkan izin tertulis untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut di rumah sakit dan mengeluarkan izin keluar lapas dalam hal-hal luar biasa (izin luar biasa) kepada warga binaan.

Halaman:

Editor: Kiki Kurnia


Komentar

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X