Network
GALAMEDIA - Penyidik kepolisian menolak laporan Relawan Jokowi Bersatu soal Najwa Shihab karena dianggap telah mendiskreditkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Laporan itu berdasarkan tayangan Mata Najwa yang menghadirkan kursi kosong untuk menteri kesehatan, Terawan. Saat itu, Najwa Shihab melempar beberapa pertanyaan untuk Menteri Terawan.
Najwa Shihab sengaja menghadirkan kursi kosong tersebut lantaran Menteri Terawan sudah beberapa kali diundang namun menolak untuk datang.
Baca Juga: Tak Setuju Soal Wawancara Bangku Kosong, dr Tirta Siap Jadi Tameng Terdepan Najwa Shihab
Namun laporan Tim Relawan Jokowi Bersatu ke Polda Metro Jaya, Selasa 6 Oktober 2020 tidak diterima pihak kepolisian. Soalnya laporkan tersebut disinyalir masuk dalam ranah jurnalistik yang diatur dalam kode etik pers atau UU Pers.
Tim Relawan Jokowi Bersatu diminta berkoordinasi dahulu dengan Dewan Pers, sebelum membuat laporan polisi.
Ketua Tim Relawan Jokowi Bersatu Silvia Devi Soembarto mengatakan pihaknya sudah mendatangi SPKT Polda Metro Jaya, Selasa pagi.
"Tapi laporan belum diterima, karena mesti koordinasi dengan Dewan Pers dahulu," kata Silvia.
Baca Juga: Najwa Shihab Siap Hadapi Relawan Jokowi Bersatu
"Saya sudah di Dewan Pers dan akan berkoordinasi dulu, sebelum menentukan nantinya untuk membuat laporan polisi," terang Silvia.
Silvia berjanji akan menyampaikan apa hasil koordinasi pihaknya dengan Dewan Pers.
Dari koordinasi itu akan ditentukan apakah laporan polisi atas aksi Najwa Shihab, bisa dilakukan atau tidak.
Silvia mengaku sebagai ketua relawan yang membawahi barisan pendukung Jokowi pada 21 provinsi dan 174 kota di seluruh Indonesia. Para pendukung Jokowi diklaim tersinggung dengan wawancara kursi kosong yang dibawakan Najwa Shihab.
Baca Juga: Demo Tolak Omnibus Law Cipta Kerja Ogah Bubar, Polisi Kerahkan Gas Air Mata dan Water Canon
"Wawancara kursi kosong Najwa Shihab melukai hati kami sebagai pembela presiden karena Menteri Terawan adalah representasi dari Presiden Joko Widodo," kata Silvia.
Silvia mengatakan pihaknya menduga Najwa Shihab telah melanggar pasal tentang cyber bullying.
Menurutnya, parodi wawancara kursi kosong Menteri Kesehatan Terawan sebuah tindakan yang melawan hukum.
"Tindak pidananya cyber bullying. Karena narasumber tidak hadir kemudian diwawancarai dan dijadikan parodi. Parodi itu suatu tindakan yang tidak boleh dilakukan kepada pejabat negara khususnya menteri. Karena beliau adalah representasi dari Presiden Joko Widodo," jelasnya.
Silvia juga menuding wawancara kursi kosong adalah preseden buruk dalam profesi jurnalis.
Baca Juga: BMKG Laporkan Wilayah Selatan Pulau Jawa Kembali Diguncang Gempa Bumi
Sebaliknya, dirinya tidak ingin tindakan yang dilakukan Najwa Shihab menjadi inspirasi jurnalis lainnya.
"Kami hanya ingin perlakuan yang dilakukan oleh Najwa Shihab di depan jutaan rakyat Indonesia tidak berulang dilakukan oleh wartawan lain atau tidak ditiru. Pada akhirnya kami memutuskan membuat laporan pada polisi," tuturnya.
Tak hanya Najwa Shihab, relawan Jokowi juga akan melayangkan somasi terhadap Trans 7 sebagai saluran televisi yang menayangkan acara tersebut. Mereka juga akan melaporkan kasus ini ke Dewan Pers.
Baca Juga: BMKG Laporkan Wilayah Selatan Pulau Jawa Kembali Diguncang Gempa Bumi
Najwa Shihab sebelumnya pun menjelaskan maksud acara Mata Najwa yang menghadirkan bangku kosong yang seharusnya diisi oleh Menteri Kesehatan, Terawan.
Melalui akun Instagram @najwashihab yang diunggah pada Selasa 30 September 2020, putri Quraish Shihab itu memberi penjalasan.
Najwa Shihab mengaku menghadirkan bangku kosong di acara TV di Indonesia mungkin terasa baru, sehingga sedikit mengujutkan.
Namun, Najwa Shihab mengatakan di negara-negara demokrasi seperti Amerika, hal itu sudah biasa terjadi.
Baca Juga: Heboh di Kalangan Buruh, Menaker Ida Fauziyah Beri Penjelasan soal Aturan PHK dalam UU Cipta Kerja
"Di Indonesia, treatment menghadirkan bangku kosong ini mungkin baru sehingga terasa mengejutkan. Namun, sejujurnya, ini bukan ide yang baru2 amat. Di negara dgn tradisi demokrasi dan debat yang lebih panjang dan kuat, misalnya Inggris atau Amerika, menghadirkan bangku kosong yang mestinya diisi pejabat publik sudah biasa," tulisnya.
Najwa Shihab membantah jika dirinya melakukan wawancara imajiner. Baginya, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan bisa Menteri Terawan jawab dimana saja dan kapan pun.
"Treatment ini juga berbeda dengan format wawancara imajiner. Pertama, pada dasarnya saya tidak sedang melakukan wawancara, saya hanya sedang mengajukan pertanyaan, Pertanyaan, kan, tidak harus diajukan secara tatap muka. Bisa dilakukan secara jarak jauh dengan perantara macam-macam medium," tulisnya.
Baca Juga: China Lobi WHO agar Vaksin Covid-19 Produknya Bisa Diedarkan di Dunia
Najwa Shihab mengatakan sosok Menteri Terawan adalah sosok yang eksis sehingga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya.
"Kedua, ini juga tidak imajiner karena pertanyaan yang saya ajukan memang bukan imajiner dan saya juga tidak mengarang atau membuatkan jawaban2 fiktif seolah-olah saya sudah berdialog dengan Pak Terawan;
"Pak Terawan juga sosok yang eksis dan hidup, sehingga Pak Terawan bisa menjawabnya kapan saja, bahkan sejujurnya boleh menjawabnya di mana saja,' tulisnya.
Najwa Shihab menegaskan sebenarnya, ia berharap Menteri Terawan hadir di acara Mata Najwa. Namun, Najwa Shihab berharap pertanyaan-pertanyaannya bisa dijawab oleh Menteri Terawan.
Baca Juga: Presidium KAMI Dukung Gatot Nurmantyo Maju pada Pilpres 2024
"Sebagai pengampu Mata Najwa, tentu saya berharap ia bersedia hadir di program saya. Namun, sebagai bagian dari komunitas pers lebih luas dan juga seorang warga negara, saya sudah cukup senang jika Pak Menteri menjawab kegelisahan publik walau itu tidak dilakukan di MataNajwa. Sebab kerja-kerja mengawasi proses politik dan pengambilan kebijakan adalah tugas bersama, dan saya percaya @Narasi.tv tidak sendirian melakukannya," tulisnya.
Najwa Shihab mengatakan ia sudah banyak melakukan pertimbangan menghadirkan bangku kosong. Ia tak bermaksud melakukan bullying kepada Menteri Terawan.
"Saya memikirkan dengan cukup masak saat menghadirkan bangku kosong ini, termasuk risiko dituduh melakukan persekusi atau bullying. Saya berkeyakinan, elite pejabat, apalagi eksekutif tertinggi setelah presiden, bukanlah pihak yang less power, aspek penting yang menjadi prasyarat sebuah tindakan bisa disebut persekusi atau bullying. Sulit menganggap pejabat elite adalah pihak yang lemah," tulisnya.
Baca Juga: [Update] Pasien Covid-19 di Indonesia Hari Ini Bertambah 4.056 Orang
Najwa Shihab mengaku tidak mencemaskan kondisi Menteri Terawan lantaran sosok menteri seharusnya mumpuni dan berpengalaman.
"Saya tidak cemas dengan Pak Terawan, karena seorang yang menjadi menteri pastilah sosok mumpuni dan berpengalaman. Yang kita cemaskan adalah perkembangan pandemi ini. Dan karena itulah Pak Terawan menjadi penting karena, betapa pun banyaknya tim ad-hoc yang dibentuk, urusan kesehatan tetaplah pengampunya adalah Menteri Kesehatan," tulisnya.***
