Network
GALAMEDIANEWS - Menindaklanjuti monitoring pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Cirebon, Kemenko PMK melalui Keasdepan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak mengadakan rapat koordinasi dalam rangka optimalisasi sinergi bersama dengan Kementerian/Lembaga, dan OPD terkait pada Selasa, 21 Maret 2023.
Dalam pembukaan rapat secara daring, menurut Plt. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Didik Suhardi mengatakan Kabupaten Cirebon merupakan salah satu wilayah yang memiliki angka perkawinan anak tertinggi se-Provinsi Jawa Barat. Hal ini dapat terjadi lantaran tingginya jumlah perkara dispensasi kawin di daerah tersebut.
Berdasarkan sumber dari Pengadilan Agama tercatat angka dispensasi kawin di daerah Cirebon mencapai 488 perkara.
Baca Juga: Cimahi Cerdas! 8 SMP Terbaik di Cimahi Berdasarkan Penilaian BANSM Cek Daftarnya
Berdasarkan hasil monitoring di lapangan, tingginya angka perkawinan anak di daerah Kabupaten Cirebon disebabkan oleh beberapa faktor yang beragam diantaranya seperti masih banyaknya pergaulan bebas, faktor keluarga yang berasal dari permintaan dan kekhawatiran orang tua, faktor budaya, faktor dari gadget atau sosial media, sampai dengan pola asuh yang diterapkan oleh orang tua di daerah tersebut.
Dalam rapat yang dimoderatori oleh Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Imron Rosadi, masing-masing kementerian dan lembaga terkait menyampaikan mengenai bagaimana program dan kegiatan yang nantinya bisa dijadikan masukan untuk ditindaklanjuti dan diterapkan di daerah tersebut.
Plt. Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rini Handayani menyampaikan beberapa program dan kegiatan yang dapat dilakukan.
Rini menyampaikan, program yang dapat dilakukan yaitu mengadakan program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), kolaborasi antara PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) dengan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) untuk mengoptimalisasi Konselor PUSPAGA.
