Network
GALAMEDIA - Unggahan Anies Baswedan di akun Instagram dan Twitter miliknya saat membaca buku berjudul "How Democracies Die" karya Levitsky dan Ziblat menuai berbagai komentar dari netizen.
Bahkan Mantan politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean ikut mengomentari unggahan tersebut. Melalui cuitannya, Ferdinand mengapresiasi buku yang tampak sedang dibaca Anies tersebut.
Ferdinand dalam keterangannya mengatakan, matinya demokrasi karena adanya politik identitas dan hal-hal terkait keagamaan.
Baca Juga: Kapolda Metro Jaya Bertemu Gubernur Anies Baswedan, Ini yang Dibahas
"Bacaanmu bagus pak Gub. Demokrasi mati salah satunya karena politik identitas, jualan Tuhan, Surga, Ayat dan Mayat," katanya, seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari akun Twitter @FerdinandHaean3, Minggu, 22 November 2020.
Ferdinand juga seperti dilansirkan bekasi.pikiran-rakyat.com "Anies Baswedan Baca Buku 'How Democracies Die', Ferdinand Hutahaean: Bacaanmu Bagus Pak Gub!", mengaitkan unggahan itu dengan pernyataan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait dengan adanya kesalahan dalam demokrasi Indonesia saat ini.
Menurutnya, saat ini demokrasi di Indonesia telah berjalan dengan terbuka dan baik-baik saja. Hal itu terbukti karena ada kegiatan unjuk rasa dan pemilihan kepala daerah pada tahun ini yang akan berlangsung pada 9 desember 2020 mendatang.
Baca Juga: Sebut Hubungan Rusia-Amerika Hancur, Putin Baru Akan Akui Kemenangan Biden Jika Trump Mengaku Kalah
Seperti diketahui bahwa unjuk rasa merupakan bentuk demokrasi di indonesia yang sesuai dengan UU terkait kebebasan berkumpul, berserikat untuk menyuarakan pendapat.
"Topiknya sama2 Demokrasi..!! Ada apa dengan Demokrasi? Semua baik2 saja dan Demokrasi berjalan terbuka. Ramainya unjuk rasa dan pilkada serentak 2020 menunjukkan Demokrasi Hidup dan baik," cuit Ferdinand Hutahaean.
Kemudian Ferdinand melanjutkan tulisannya dengan menolak adanya upaya untuk melakukan Pilkada pada tahun 2022.
Baca Juga: Beredar Video Sindirian, Jenderal (purn) Pramono Edhi Wibowo: Di Kota Berani, Di Hutan Jadi Kucing
Usulan menjadi 2022 itu merupakan usulan dengan maksud agar tidak membebani kerja Komisi Pemilihan Umum pada 2024 mendatang jika mengadakan Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah dalam waktu yang sama.
"Demokrasi besar 2024 akan kita songsong, TOLAK UPAYA USULAN LAKUKAN PILKADA 2022." ujar Ferdinand Hutahaean.*** (Rizki Gura Saputra/bekasi.pikiran-rakyat.com)
