Yusril Ihza Mahendra Patahkan Semangat PSI, Anies Baswedan Sangat Sulit Dimakzulkan

- 25 November 2020, 06:54 WIB
Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra. /Dok. Pikiran-Rakyat

GALAMEDIA - Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menyatakan Menteri dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian maupun Presiden Joko Widodo (Joowi) tak memiliki kewenangan untuk mencopot kepala daerah yang telah dipilih oleh rakyat.

Hal ini merespons polemik Instruksi Nomor 6 tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 yang dikeluarkan Mendagri Tito Karnavian pada Rabu 18 November 2020.

Instruksi itu disebut memberi kewenangan Mendagri untuk mencopot kepala daerah yang melanggar atau membiarkan pelanggaran protokol kesehatan di tengah penanganan pandemi virus corona (Covid-19).

Baca Juga: Heboh Ketua KPK Firli Bahuri Soal Buku Anies Baswedan, Imam Shamsi Ali: Ini Pake Ilmu Mukaasyafah

"Kalau ditanya apakah bisa diberhentikan, apakah Gubernur itu bisa diberhentikan oleh Presiden? Tentu tidak. Apakah Mendagri bisa memberhentikan Bupati, Wali Kota? Tentu tidak," kata Yusril dalam acara ILC di TVOne, Selasa malam 24 November 2020.

Disebutkan, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota adalah kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat. Maka, pemberhentian mereka hanya bisa dilakukan oleh rakyat lewat mekanisme tidak langsung di DPRD.

Dalam prosesnya, lanjutnya, DPRD melakukan sejumlah mekanisme seperti interpelasi, hak angket, hingga penyampaian pendapat sebelum kemudian dibawa ke Mahkamah Agung.

Interpelasi adalah permintaan badan anggota legislatif kepada pemerintah mengenai kebijakan di bidang tertentu.

"Lalu dengan pernyataan pendapat, bahwa kepala daerah itu telah melanggar pasal 67b, lalu kemudian pendapatnya itu disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk diputuskan apakah beralasan hukum atau tidak," kata Yusril.

Halaman:

Editor: Dicky Aditya


Tags

Komentar

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X