Network
GALAMEDIA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi keterlibatan penyidik seniornya, Novel baswedan pada penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.
Pada kasus tersebut, Novel bahkan bertindak sebagai Kepala Satuan Tugas (Kasatgas).
"Salah satu Kasatgas tersebut benar Novel Baswedan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri seperti dikutip galamedia dari Antara, Rabu, 23 November 2020.
Ali mengatakan, kegiatan tersebut dilakukan oleh tim KPK atas penugasan resmi dengan menurunkan tiga Kasatgas.
"Baik penyelidikan dan penyidikan termasuk juga dari JPU (Jaksa Penuntut Umum) yang ikut dalam kegiatan dimaksud," ujar Ali.
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan penangkapan Edhy terkait dugaan korupsi penetapan izin ekspor baby lobster.
"Yang bersangkutan diduga terlibat korupsi dalam penetapan izin ekspor baby lobster," ucap Firli.
Baca Juga: Sejumlah Suku di Papua Tegas Tolak OPM, Jembatan Murib : Pemerintah Wakil Tuhan Di Bumi
Firli mengatakan Edhy ditangkap tim KPK di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang saat kembali dari Honolulu, Amerika Serikat.
"Tadi malam Menteri Kelautan dan Perikanan diamankan KPK di Bandara 3 Soetta saat kembali dari Honolulu," ungkap dia.
Saat ini, KPK masih memeriksa Edhy bersama beberapa orang lainnya yang telah ditangkap tersebut.
Belum ada keterangan resmi mengenai siapa saja yang ikut dalam rombongan Menteri KKP. Namun tersiar kabar di media sosial ada Ali Mochar Ngabalin dalam rombongan.
Tim gabungan penyelidik dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Menteri KKP Edhy Prabowo bersama sekitar sekitar 13 orang lainnya saat tiba dari Amerika Serikat di Bandara Soekarno Hatta, Rabu 25 November dini hari.
Sumber internal Bidang Penindakan KPK menyatakan, OTT terhadap Edhy Prabowo selaku Menteri KKP dilakukan setelah tim melakukan pemantauan intensif atas komunikasi dan keberadaannya termasuk kepulangan setelah lawatan dari Negeri AS.
Baca Juga: Tangkap Edhy Prabowo, Jokowi Percaya KPK Bekerja Transparan, Terbuka, dan Profesional
Tim KPK lebih dulu tiba di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) sebelum jam kedatangan pesawat yang ditumpangi Edhy dan rombongan. Sumber ini mengungkapkan, ada beberapa orang yang ditangkap oleh tim KPK selain Edhy dan istirnya, Iis Rosita Dewi.
Di antaranya, tutur sumber ini, beberapa pejabat KKP, Staf Khusus Menteri, ajudan menteri, ajudan istri menteri (Iis), satu orang anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, satu orang Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Gerindra, dan Pembina Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik di KKP sekaligus Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Khusus Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin.
Katanya ada Ngabalin jg ya den, isu bagus ibu Susi pake diganti segala, siap sih yg ganti?,???? Untung ada novel Baswedan Sepupu nya Anis Baswedan ????— dedi koswara (@dedikos65691264) November 25, 2020
ahlan wa sahlan NGABALIN!!!! Ada Ngabalin dan 2 Anggota DPR dalam Rombongan Menteri KKP yang Ditangkap KPK https://t.co/Waa8IITuot— RajaRimba (@bintangku206) November 25, 2020
Oh Jadi Ngabalin Dalam Rombongan Terduga Maling— Wali Albanjari (@WaliAlbanjari) November 25, 2020
ILC kehilangan bintang pembicara dan bung karni Ilyas sedang pusing cari pengganti Ngabalin.
Buntut ditangkapnya menteri KKP oleh KPK pic.twitter.com/Z5YNkLVGuD— Prasetyo Hardiyanto (@PrasetyoHardiy2) November 25, 2020
Namun dilansir RRI.co.id, dalam penangkapan Edhy, ada beberapa orang yang ada dalam penangkapan tersebut.
Salah satunya adalah staf ahli kepresidenan, Ali Ngabalin. Namun dikabarkan Ali Ngabalin dilepas.
Edhy ditangkap setelah pulang perjalanan dari AS.
Baca Juga: Tangkap Edhy Prabowo, Mahfud MD Jamin Lindungi KPK Dari Intervensi
Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango membenarkan informasi tersebut. Tak hanya Edhy, terdapat sejumlah pihak lainnya yang turut diringkus dalam operasi senyap tersebut.
“Benar kita telah mengamankan sejumlah orang pada malam dan dinihari tadi,” kata Nawawi saat dikonfirmasi, Rabu 25 November 2020 pagi.
Nawawi belum dapat menjelaskan secara rinci mengenai OTT tersebut. Termasuk mengenai dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan Edhy Prabowo dan kawan-kawan hingga diringkus tim Satgas KPK serta barang bukti yang disita.
“Maaf selebihnya nanti saja, saya masih dalam perjalanan ke kantor,” kata Nawawi.
Pemerintah menghormati proses hukum terhadap pejabat negara yang saat ini tengah berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Saya percaya KPK bekerja transparan, terbuka, dan profesional," ujar Presiden Joko Widodo pada Rabu, 25 November 2020, di Istana Merdeka, Jakarta, selepas menghadiri acara Penyerahan DIPA.
Presiden menegaskan bahwa pemerintah terus mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Tanah Air.
"Pemerintah konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi," tandasnya.***
