Network
GALAMEDIA - Wacana pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru Kabupaten Bandung Timur (CDOB KBT) atas dasar kepentingan masyarakat yang ada di wilayah timur Kabupaten Bandung. Bukan atas dasar kepentingan perorangan, kelompok, maupun politik.
"Untuk diketahui oleh banyak pihak, intinya bahwa dengan adanya CDOB KBT, selain lebih mendekatkan komunikasi antara pemerintah dengan rakyatnya, juga untuk efektivitas dan efesiensi pelayanan pemerintah kepada masyarakat," kata Ketua Umum Paguyuban Masyarakat Bandung Timur (PMBT) Atep Somantri kepada Galamedia di Rancaekek, Kabupaten Bandung, Sabtu 28 November 2020.
Atep berharap, dengan terbentuknya CDOB KBT, dapat membuka lebih banyak peluang pemberdayaan masyarakat karena potensi untuk itu banyak tersedia di wilayah timur Kabupaten Bandung. Mulai dari sektor pertanian, perindustrian, perdagangan, transfortasi, jasa, dan potensi lainnya.
Baca Juga: Ketika Mimpi Guru Ngaji Mengalahkan Kondisi, Kakinya Alami Pembusukan
Atep juga terus memberikan motivasi dan semangat kepada berbagai pihak untuk mempercepat pelaksanaan musyawarah desa (musdes) di masing-masing desa yang tersebar di 15 kecamatan Kabupaten Bandung. Ke-15 kecamatan itu, yakni Bojongsoang, Ciparay, Pacet, Kertasari, Ibun, Majalaya, Paseh, Cikancung, Cicalengka, Nagreg, Rancaekek, Solokanjeruk, Cileunyi, Cilengkrang dan Cimenyan.
"Perlu diingat dan dipahami bersama, hasil musdes sebagai syarat dasar yang bersifat administratif bisa dilakukan secara masif di semua desa, meski di beberapa kecamatan sudah merampungkan musdes," kata Atep.
Bagi yang belum melaksanakan musdes, Atep berharap para camat beserta para kepala desa dan para Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di masing-masing kecamatan melakukan pertemuan untuk menyepakati pelaksanaan musdes serempak.
Baca Juga: Covid-19 Terus Meningkat, Bupati Subang Edarkan Baca Doa Tolak Bala dan Sholawat Tibbil qulub
"Kami berharap semua desa sudah selesai melaksanakan musdes akhir bulan November ini yang hanya beberapa hari lagi. Jangan sampai pelaksanaan musdes tertunda sampai selesai Pilkada Bandung, karena jika selesai Pilkada maka Pemerintahan Kabupaten Bandung tentunya akan konsen pada kegiatan pasca Pilkada," tuturnya.
