Network
GALAMEDIA - Mantan Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin mengaku bukan didepak dari kepengurusan MUI periode 2020-2025.
Presidium Koalis Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ini blak-blakan dirinya menolak masuk struktur pengurus yang menjadi wadah ulama dan zuama tersebut.
"Saya tidak masuk dalam kepengurusan baru MUI adalah karena saya tidak bersedia," kata Din kepada wartawan di Jakarta, Sabtu 28 November 2020.
Mantan Ketua Umum MUI mengatakan seandainya tim formatur memasukkan dalam struktur juga tidak bersedia.
Sebelum Munas MUI, dia sudah sampaikan di dalam Rapat Pleno terakhir Dewan Pertimbangan MUI pada 18 November 2020 bahwa ingin berhenti dari aktivitas MUI.
Baca Juga: Bima Arya Terus Tekan RS UMMI, Dirut Akhirnya Akui Kelemahan
Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu menyatakan sudah terlalu lama menjadi pengurus MUI yaitu sekitar 25 tahun baik menjadi sekretaris, sekretaris umum, wakil ketua umum, ketua umum dan ketua dewan pertimbangan MUI.
"Dalam kaitan ini saya meminta maaf kepada segenap anggota Wantim MUI yang mendukung agar saya tetap memimpin Wantim MUI," katanya.
Ia memutuskan tidak menghadiri dan turut serta dalam Munas MUI karena berharap terjadinya regenerasi dan berprasangka baik bagi mereka yang berkeinginan kuat menjabat posisi tertentu.
Baca Juga: Kutuk Kasus di Sigi Sulawesi Tengah, Jimly Asshiddiqie: Ini Pembunuhan Bukan Cuma Kekerasan
"Saya mendengar dan mengetahui ada pihak yang ingin menjadi Ketua Wantim MUI dan pengurus MUI. Saya berbaik sangka mereka ingin berkhidmat di MUI, maka sebaiknya diberi kesempatan. Biarlah umat yang menilai dan Allah SWT yang mengganjari," kata dia.
Din mengatakan bagi pejuang Islam tidak terbatas bergerak di MUI saja tetapi bisa berperan di mana saja.
"Jadi tidak masuk dalam kepengurusan suatu organisasi jangan dianggap sebagai masalah besar, begitu pula masuk dalam kepengurusan bukanlah hal istimewa," katanya.
Wakil Ketua Umum MUI periode 2020-2025 Anwar Abbas menjawab kritik sekaligus harapan sejumlah pihak yang meminta lembaganya tetap kritis usai rotasi besar-besaran kepengurusan hasil Munas X.
"Bila saya dan teman-teman saya tidak sanggup dan tidak berani melakukannya, maka pertanyaannya untuk apa saya harus ada di MUI? Sementara umur saya sekarang ini sudah mendekati 66 tahun dimana saya harus mempersiapkan diri saya untuk menghadap-Nya" imbuh dia.
Anwar menyatakan jabatan tak ada gunanya jika tak berani melakukan sesuatu yang bermakna bagi banyak orang atau negara.
Baca Juga: Habib Rizieq Terus Dibikin Susah dan Disudutkan, Babe Haikal: Tunggu!
"Jabatan itu adalah amanah dan kalau saya tidak bisa melaksanakannya, berarti saya menggali lobang kejatuhan saya sendiri di mata Allah SWT," tuturnya.
"Kalau saya tidak bisa dan tidak berani melakukannya serta tidak bisa berbuat sesuatu yang berarti dan bermakna bagi banyak orang, yaitu bagi umat dan bagi bangsa serta bagi negara ini, maka jabatan yang saya emban sekarang ini menurut saya tidak ada guna dan artinya sama sekali," urai dia.
Soal bisa atau tidak melaksanakannya, Anwar, yang juga merupakan salah satu Ketua PP Muhammadiyah, mengakui itu tidak mudah karena ada 39 orang yang ada di dalam kepengurusan tersebut dengan pemikiran yang berbeda-beda.
Baca Juga: Gus Yaqut Sebut Ansor dan Banser Siap Bersama TNI-Polri Hancurkan Teroris di Sigi Sulawesi Tengah
"Kalau tugas suci dan mulia itu tidak bisa saya lakukan, untuk apa gunanya jabatan dan kedudukan tersebut saya emban terus? karena itu pasti hanya akan membuat saya semakin menderita dan sengsara tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat sana dan saya tidak mau itu terjadi," tutupnya.
Diketahui, kepengurusan baru MUI hasil Munas X mendepak sejumlah pihak yang berafiliasi dengan ormas Islam oposisi pemerintah, terutama Persaudaraan Alumni (PA) 212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U), hingga KAMI.
Mereka di antaranya ialah Din Syamsuddin, Yusuf Martak, Bachtiar Nasir, dan Tengku Zulkarnain.***
