Network
GALAMEDIA - Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, Achmad Nugraha berharap agar rotasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dilakukan secara profesional dan objektif.
Menjalankan peraturan perundan-undangan yang berlaku, akan bisa menghasilkan pejabat yang berkualitas dalam melayani masyarakat.
"Karena dengan mengacu pada aturan main, maka pejabat yang dihasilkan akan mampu memberikan yang terbaik, sesuai dengan kualitasnya masing-masing. Hal ini menjadi penting," kata Achmad di Gedung DPRD Kota Bandung, Jln. Sukabumi, Kota Bandung, Senin, 30 November 2020.
Baca Juga: BKOW Inginkan Perempuan Jawa Barat Menjadi Tangguh, Mandiri dan Punya Karaktek Kepemimpinan
Dikatakannya, ketika pejabat yang bersangkutan memiliki kinerja dan kompetensi yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka tidak perlu dilakukan rotasi.
Dengan dasar tersebut, ia meyakini pelayanan kepada masyarakat akan meningkat. Oleh karena itu profesionalitas dari unsur terkait yang merumuskan dan menentukan rotasi jabatan, perlu dikedepankan. Hal itu demi mendapatkan pejabat dengan tingkat profesionalitas dan kemampuan memadai.
"Jangan sampai ketika dalam rotasi jabatan berdasarkan asas suka tidak suka. Kemudian langsung diangkat walaupun syarat administrasi belum terpenuhi. Ini tentu tidak boleh dilakukan," terangnya.
Baca Juga: 25 Nakes Di RSUD Pamengpeuk Positif Covid–19, Layanan Kesehatan Dihentikan Sementara
Kendati demikian, diakuinya bahwa rotasi jabatan merupakan hak prerogratif wali kota pada umumnya. Namun, pihaknya meminta eksekutif untuk menjunjung tinggi prinsip dasar hak prerogratif tersebut.
Sebagai mitra kerja, diharapkan agar pejabat yang akan dirotasi memiliki pemahaman luas atas bidang kerja SKPD yang dipimpinnya.
