Network
GALAMEDIA - Kasus penembakan anggota Front Pembela Islam (FPI) di Jalan Tol Jakarta - Cikampek KM 50 oleh anggota polisi mendapat sorotan berbagai pihak, terutama soal hak asasi manusia (HAM). Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mendukung langkah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI membentuk Tim Pemantauan dan Penyelidikan untuk mendalami informasi yang beredar terkait insiden tewasnya enam orang pada Senin (7/12) dini hari di Jalan Tol Jakarta-Cikampek KM 50 tersebut.
"Bagian terpenting adalah mengumpulkan fakta-fakta dari pihak terkait atas peristiwa jatuhnya korban jiwa. Semoga proses ini benar-benar matang dan berjalan baik," kata Azis di Jakarta, Selasa 8 Desember 2020.
Azis menjelaskan, dalam koridor kerja, aparat Kepolisian sudah diberikan kewenangan melalui UU untuk dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Menurut dia, kedudukan organisasi masyarakat, memiliki fungsi dan arah yang jelas dalam membangun bangsa.
Baca Juga: Marah Tapi Cinta, Istri Bikin Kesal Pria Ini Tenangkan Diri dengan Cara Mencengangkan
"Dari kejadian ini, semua pihak introspeksi diri. Dan kita pastikan bahwa negara tak boleh kalah dengan premanisme. Maka taatilah ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengikat terhadap seluruh warga negara," ujarnya.
Azis menilai pengawasan kepemilikan senjata api oleh pihak berwajib di Indonesia masih lemah sehingga membuat perdagangan gelap senjata api di Indonesia masih ada.
Karena itu dia mendukung aparat Kepolisian untuk mengungkap kasus tersebut secara transparan.
Dia mengatakan, pasca-peristiwa tersebut, masyarakat tetap tenang dan tidak tersulut provokasi maupun hasutan yang sengaja dihembuskan untuk memecah belah persatuan.
Baca Juga: Kasus Covid-19 di Indonesia Masih Tinggi, Tekan Nilai Tukar Rupiah
