Network
“Panitia dan lainnya bisa meniru proses pilkada. Berjalan dengan aman dan damai, datang ke TPS tidak bergerombol, tidak menumpuk seperti biasa karena jadwal datang ke TPS diatur,” papar Kang Uu.
Usai rakor dengan dua menteri, Kang Uu akan menggelar rakor dengan bupati di empat kabupaten untuk pembahasan yang lebih teknis terutama wacana desk pilkades. Para bupati ini, kata Uu, bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pilkades mulai dari kelembagaan, anggaran, termasuk mengedukasi masyarakat pentingnya pilkades.
Baca Juga: Ustadz Acep Menyampaikan Hal Ini pada Khutbah Jumat di Pasirjambu
“Para kepala daerah ini harus benar-benar mengawasi dengan saksama dan mempersiapkan segalanya,” katanya.
Selain bupati, Apdesi (Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia) juga berperan penting untuk kenerhasilan pilkades serentak. Sebagai organisasi yang menaungi kades, Apdesi memiliki jejaring kuat yang dapat diandalkan menyokong pengawasan pilkades.
Hal penting yang harus diutamakan, kata Uu, netralitas Apdesi dalam pilkades. “Bantuan dan netralitas Apdesi itu yang kami harapkan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” katanya.
Baca Juga: Insiden Berdarah Laskar FPI, Polri Sebut Telah Periksa 14 Orang Saksi
Pilkades 2021
Selain tahun 2020, Jabar juga akan menghadapi pilkades serentak pada 2021. Terhitung pada Juni 2021 Jabar setidaknya harus menggelar tiga kali pilkades melibatkan 250 desa, dan diperkirakan pandemi Covid-19 masih berlangsung.
Untuk efektivitas dan meminimalisasi potensi penularan Covid-19 di perdesaan, Wagub mengusulkan meringkas pilkades dari tiga kali menjadi sekali waktu yang semuanya dilakukan Juni 2021.
