FPI Resmi Dibubarkan, Muhammadiyah: Cuma Masalahnya Kenapa Baru Sekarang?

- 30 Desember 2020, 18:07 WIB
Abdul Mu'ti /twitter.com/Abe_Mukti

GALAMEDIA - Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti bereaksi perihal pembubaran ormas Front Pembela Islam (FPI) yang diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.

Abdul menilai pemerintah harus adil sebab surat ijin yang dimiliki FPI sudah habis, maka sebenarnya organisasi tersebut sudah bubar dengan sendirinya, tanpa perlu campur tangan pemerintah.

Dalam utas yang ditulis di akun Twitter pribadinya @Abe_Mukti, pria kelahiran 2 September 1968 menuliskan bahwa mengenai pelarangan FPI, pemerintah harus bersikap adil.

Jika alasan pelanggaran FPI karena tidak memiliki ijin atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sudah habid masa berlaku, maka dengan sendirinya orgaisasi tersebut dinyatakan tidak ada atau ilegal.

Baca Juga: Spanduk dan Sticker FPI Dipreteli, Polisi Ciduk Tujuh Orang di Petamburan

"Jadi, sebenarnya Pemerintah tidak perlu membubarkan karena secara hukum sudah bubar dengan sendirinya. Cuma masalahnya kenapa baru sekarang?," tulis Mu'ti dalam cuitannya, Rabu 30 Desember 2020.

Tanpa perlu dibubarkan oleh pemerintah, Mu'ti menyebutkan jika secara hukum FPI sebenarnya sudah bubar. Ia juga mempertanyakan kenapa pemerintah baru melakukannya sekarang.

Lebih jauh, Mu'ti meminta pemerintah untuk bisa bersikap adil. Jangan hanya tegas kepada FPI. Jika ada organisasi massa lainnya yang tidak memiliki SKT juga harus ditertibkan.

Baca Juga: Tak Hanya FPI, Pemerintah Telah Membubarkan Ormas Ini

Halaman:

Editor: Dicky Aditya


Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X