Network
GALAMEDIA - Pemerintah akan mulai membuka penerimaan CPNS 2021 pada April hingga Mei mendatang.
Total usulan untuk formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2021 yang masuk bagi instansi pusat mencapai 113.172. Sedangkan pemerintah daerah sebanyak 438.170 formasi.
Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayaguaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Andi Rahadian, mengatakan, rekrutmen CPNS ini sangat penting dilakukan pada masa krisis kesehatan sekarang.
Beberapa formasi untuk CPNS yang bakal dibuka pada seleksi tahun 2021 antara lain posisi bidan, perawat, dokter spesialis, dokter umum, penyuluh perairan, penyuluh pertanian, dan lainnya.
Baca Juga: Diperiksa 11 Jam, Pemeran Pria di Video Syur Gisel Tak Disangka-sangka Ucapkan Ini
Kendati demikian, formasi yang menjadi prioritas masih sama seperti pada penerimaan CPNS tahun 2020.
Formasi tersebut meliputi Tenaga Kesehatan, Tenaga Guru, dan Tenaga Teknis yang akan mendukung arah serta prioritas pembangunan nasional, juga potensi daerah.
Khusus bagi PPPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) untuk jabatan guru, itu sesuai berdasarkan kesepakatan sejumlah menteri yang terlibat. Yaitu Mendikbud, Menteri PANRB, Menkeu, Mendagri, serta BKN (Badan Kepegawaian Negara).
Dalam penerimaan CPNS 2021 ini, BKN akan melakukan rekrutmen dengan jumlah total 1 juta formasi.
Baca Juga: Menhan Prabowo Didesak Segera Jelaskan Polemik Temuan Drone Laut
Guna mengakomodasi hal ini, khusus untuk pengajuan usulan formasi Guru PPPK, BKN memperpanjang sampai tanggal 31 Desember 2021.
Karena, sampai akhir bulan Agustus 2020, usulan formasi untuk Guru PPPK yang sudah masuk dari 32 pemerintah daerah provinsi, 370 pemda kabupaten, dan 89 kota, baru ada 174.077.
Kemudian, dalam tahun 2021 ini, khusus seleksi bagi guru PPPK rencananya bakal berlangsung tiga kali.
Baca Juga: Innalillahi..Pengasuh Ponpes Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta Wafat, Cak Imin: Perih Hatiku
Sebelumnya, ihwal rekrutmen CPNS 2021 juga telah disampaikan MenPANRB, Tjahjo Kumolo, ketika memberikan pengarahan dalam rakor penyederhanaan birokrasi bulan Agustus 2020 lalu. ***
