Indikasikan Ada Kartel Kacang Kadelai, LPP NU: Ini Enggak Bener, Harus Dibongkar

- 7 Januari 2021, 11:46 WIB
Potret pengrajin tahu di kawasan Cibuntu, Kota Bandung, saat mengolah kacang kedelai, Senin, 4 Januari 2021.
Potret pengrajin tahu di kawasan Cibuntu, Kota Bandung, saat mengolah kacang kedelai, Senin, 4 Januari 2021. /Dok. Humas Pemkot Bandung/


GALAMEDIA - Pemerintah harus kembali meneguhkan konsistensi pemberdayaan petani lokal kedelai.

Hal itu penting dilakukan, pasalnya Indonesia sudah 75 tahun merdeka, namun masih sangat sangat tergantung dengan Impor kedelai dari luar negeri.

"Bayangkn salah satu makanan favorit masyarakat kita ini import sampai 2,7 juta ton per tahun dengan nilai $ 2,9 miliar atau hampir Rp40 triliun. Artinya, kita bukan antiimport, tapi kalau kita sangat tergantung dengan import kedelai, repot juga," kata Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (NU) Al-Amin Nur Nasution dilansir NU Online, Kamis 7 Januari 2021.

Ia menambahkan, saat ini masyarakat mulai mengalami kelangkaan tahu dan tempe. Hal itu terjadi karena harga kedelai impor naik hingga Rp9.500 per kilogram.

Baca Juga: Tiga Gempa Berkuatan Lebih 5 SR Guncang Indonesia, Soal Laporan Kerusakan Ini Penjelasan BMKG

Lonjakan ini terhitung tinggi karena harga kedelai biasanya Rp6.500 per kilogram. Sedangkan harga kedelai lokal Rp7.500 per kilogram. Jumlah kedelai lokal saat ini hanya mampu memenuhi sekitar 10 persen dari kebutuhan.

"Tapi persoalannya kalau nanti tidak ada jaminan dari pemerintah kalau harga import kembali turun Rp6.500 per kilogram. Sedangkan harga kedelai lokal Rp7.500. Nanti kedelai lokal tidak laku. Itu persoalan kenapa petani kita tidak terlalu suka menanam kedelai," lanjutnya.

Ia menyebutkan peraturan tentang batasan harga kedelai sudah tertuang dalam Permendag No 07. "Tapi ini tudak jalan juga," sesalnya.

Baca Juga: Jangan Panik, Airlangga Hartarto: PSBB Bukan Pelarangan Kegiatan Masyarakat

Selain itu, LPP PBNU juga meminta Pemerintah dan Kasatgas Pangan Polri perlu membongkar upaya penimbunan dan kartel kedelai yang dilakukan oleh importir nakal yang memanfaatkan situasi sulit untuk mengambil keuntungan.                  

"Kita semua tahu Sekjen Kemendag Pak Suhanto mengatakan para improtir selalu menyediakan stok kedelai hampir 450.000 ton."

"Artinya, kalau stok itu dilempar ke pengrajin tahu dan tempe tentu dapat memasok kebutuhan yang mencapai 150.000 ton per bulan, cukup untuk tiga bulan ke depan," tegas Al-Amin.                      

Baca Juga: Mensos Risma Gencarkan Blusukan, Akbar Faizal: Duduklah di Kantor, ... Pecat Jika Tak Kompeten!

Ia menyampaikan, indikasi kartel jelas ada. Stok kedelai yang ada di Indonesia saat harga kedelai dunia murah, disinyalir ada kesepakatan untuk mengeruk keuntungan dengan mengorbankan kepentingan rakyat kecil dan UMKM pengrajin tahu-tempe.

"Ini enggak bener. Harus dibongkar saat kondisi sulit seperti saat ini akibat pandemi Covid-19," imbuhnya.

LPP-PBNU, kata Al-Amin mendesak pemerintah untuk tegas konsisten menetapkan standar harga batas. Tujuannya agar kedelai lokal dan impor dapat bersaing, dan tidak lagi terjadi kelangkaan seperti saat ini.

Selain itu, ke depan perlu dilakukan upaya serius untuk memberdayakan serta menggerakkan petani lokal menanam kedelai.***

Editor: Dicky Aditya

Sumber: Instagram NU Online @nuonline_id


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Pemilu di Daerah

x