Network
GALAMEDIA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengeluh kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait data pemerintah yang hingga saat ini masih belum akurat.
Presiden Kelima RI ini mengaku heran setiap kementerian atau lembaga punya data masing-masing. Saat dicek lebih jauh, akurasi data milik pemerintah pun masih dipertanyakan.
"Bapak Presiden, saya harus kalau urusan ini saya ingin curhat. Yang namanya zaman dulu sampai sekarang, 75 tahun merdeka, yang namanya dokumentasi kita, yang namanya data kok masih saja akurasinya tidak berjalan dengan benar," kata Megawati saat Acara HUT ke-47 PDI Perjuangan, Minggu 10 Januari 2021.
Putri Proklamator Kemerdekaan RI ini mengatakan pernah meminta data soal Sungai Ciliwung ke Kementerian PUPR.
Baca Juga: BPOM Belum Keluarkan Izin Sinovac, Presiden Jokowi: Kita Ingin Vaksinasi Dimulai Secepat-cepatnya!
Ia baru mendapat data yang diinginkan setelah sekian lama menunggu. Bahkan, Megawati mengaku sudah lupa pernah menanyakan data itu.
Megawati pun menyarankan agar Jokowi untuk memberesi segala data yang dimiliki pemerintah. Ia meminta pembenahan dilakukan berlandaskan pada ilmu pengetahuan.
Megawati mengusulkan Jokowi menggandeng para ilmuwan data dalam negeri. Ia yakin banyak anak bangsa yang punya keahlian di bidang data.
Baca Juga: Diserang Kelompok Kriminal Bersenjata, Seorang Prajurit TNI Gugur saat Terjadi Kontak Senjata
"Sudah saatnya Indonesia memiliki data tunggal yang digunakan oleh seluruh kementerian dan lembaga negara sampai tingkat pemerintah daerah," ujarnya.
Pada kesempatan itu, Jokowi hadir secara virtual. Jokowi hanya terlihat menganggukkan kepala saat Megawati mengeluhkan permasalahan data tersebut.
Persoalan data sering menjadi sorotan dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya, saat publik menemukan penduduk kelahiran 1873 di data kependudukan pada masa Pilpres 2019.
Baca Juga: Pernyataan Komnas HAM Soal Adanya Tembak Menembak Dipertanyakan
Data juga jadi sorotan kala penyaluran bansos Covid-19. Publik banyak menemukan penerima bansos ganda dan tidak tepat sasaran.***
