Peneliti: Terlalu Dini Umumkan Kematian Demokrasi di Indonesia, Namun Tak Jelas Cara Stop Pembusukan

- 13 Januari 2021, 15:06 WIB
Terlalu dini untuk mengumumkan kematian demokrasi Indonesia, tetapi tidak jelas bagaimana pembusukannya dapat dihentikan. /pixabay/

GALAMEDIA - Peneliti politik dari Universitas Airlangga Dr Airlangga Pribadi Kusman dan ahli hukum dari Univesitas Brawijaya Dr Milda Istiqomah menganalisa kondisi demokrasi di Indonesia dalam tulisan mereka berjudul "Indonesia's 'new despotism'" yang dipublikasi oleh Melbourne Asia Review pada Senin 11 Januari 2021.

Dalam tulisan itu disebutkan, demokrasi di Indonesia mulai melemah. Hak-hak sipil serta transparansi kelembagaan pemerintah mulai kabur, sementara aliansi politik-bisnis kian kuat.

Kedua penulis itu menyebut di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Indonesia berada di bawah sistem despotisme baru, jenis baru demokrasi semu.

Despotisme baru dicirikan oleh kekayaan dan perluasan kekuasaan eksekutif dengan mengendalikan peradilan. Di sisi lain pemilu dan lembaga pemerintah masih tetap eksis.

Baca Juga: Simak, Berikut Cara Cek Penerima Vaksin Covid-19 dan Syaratnya

Sebagai contoh depotisme baru, tulisan itu menyebut Turki di bawah kepemimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan, Brasil di bawah Presiden Jair Bolsonaro, Viktor Orban di Hongaria, Emomali Rahmon di Tajikistan, dan Rodrigo Duterte di Filipina.

Despotisme baru berbeda dengan despotisme klasik, yang mengacu pada kekuasaan yang kejam dan penegakan hukum yang sewenang-wenang tanpa persetujuan orang.

Tidak juga seperti otoritarianisme dan kediktatoran militer.

Depotisme baru masih membutuhkan lembaga demokrasi dan pemilu agar bisa menjadi lebih kuat, tahan lama, dan efektif.

Halaman:

Editor: Dicky Aditya


Tags

Komentar

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X