Network
GALAMEDIA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyatakan berbagai bencana alam yang terjadi di Indonesia di awal 2021 disebabkan masyarakat Indonesia mengabaikan lingkungan.
Putri dari Proklamator Kemerdekaan RI Bung Karno ini menilai sebenarnya bencana alam bisa dicegah jika semua pihak sadar lingkungan.
Ia pun menyayangkan banyak pihak tidak peduli terhadap persoalan lingkungan.
"Sebenarnya kalau kita tidak reaktif, tidak reaktif, maka sebenarnya bencana yang kemarin terjadi di Sulawesi Barat, lalu di Kalimantan Selatan karena banjir bandang, sebenarnya bisa di-minimize (diperkecil)," kata Mega pada rapat DPP PDIP secara daring, Senin.
Ia menilai banyak pihak menganggap bencana alam hanya sebagai pemberian Tuhan.
Padahal seharusnya bencana dijadikan pelajaran untuk memperbaiki lingkungan.
Baca Juga: Gemar Berbelanja? Berikut 5 Tips Hemat Belanja Online
"Berpikirnya itu bencana datang dari Gusti Allah. Tentu iya, saya sangat mengerti, tapi manusia berusaha untuk menghindari hal tersebut," katanya.
Terkait hal itu, politisi Partai Demokrat Rachland Nashidik menyentil Presiden Kelima RI tersebut.
Ia menyinggung soal Keppres Nomor 41 tahun 2004 tentang Perizinan Atau Perjanjian Di Bidang Pertambangan Yang Berada Di Kawasan Hutan.
Keppres tersebut diketahui dikeluarkan di masa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri ketika menjadi presiden.
"Tapi bagaimana dengan Keppres No. 41 tahun 2004 tentang penambangan di kawasan hutan lindung -- termasuk di Kalimantan Selatan -- yang madam tandatangani?" tulis Rachland di akun Twitternya, Senin 25 Januari 2021.
Baca Juga: Jadi Perhatian Istana, Kasus Rasial Relawan Jokowi kepada Natalius Pigai Ditarik Bareskrim Polri
Rachland pun bongkar data sejumlah menteri yang banyak mengobral izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH).
Data tersebut berdasarkan temuan dari Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Merah Johansyah.
Dari data tersebut, diketahui Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar merupakan menteri yang paling banyak mengobral izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH).
Baca Juga: Istana Ikut Berang Soal Pernyataan Rasial Relawan Jokowi ke Natalius Pigai: Ini Peringatan Keras
Sedangkan khusus di Kalimantan Selatan, hingga Juni 2020 terdapat 93 Unit IPPKH dengan 56.727,86 ha luasan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kepentingan non kehutanan, termasuk sawit dan tambang.
Semua itu diduga berkontribusi bagi deforestasi, kerusakan hutan dan lingkungan hidup di daerah aliran sungai utama yang menyebabkan banjir.
"Hampir 500 ribu hektare terbit sejak Menteri KLHK M. Prakosa (2001-2004), M. S. Kaban (2004-2009), Zulkifli Hasan (2009-2014), dan Siti Nurbaya Bakar (2014-sekarang). Namun, di era Siti Nurbaya seluas 266.400 hektare. Itu sudah setengah lho dari 499," cuit dia.***
