Pertanyakan Keseriusan KPK Usut Kasus Bansos Covid-19, Febri Diansyah: Semoga Masyarakat Tidak Tertipu Lagi

- 27 Januari 2021, 17:29 WIB
Mantan Kepala Biro Humas KPK, Febri Diansyah.
Mantan Kepala Biro Humas KPK, Febri Diansyah. /ANTARA/Benardy Ferdiansyah



GALAMEDIA - Mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mempertanyakan keseriusan KPK untuk mengusut seluruh pelaku dan peneriman aliran dana bantuan sosial (Bansos) Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek 2020.

"Saya kira, setelah lebih 50 hari sejak OTT (operasi tangkap tangan) Suap Bansos Covid-19, kita perlu bertanya apakah KPK serius usut seluruh pelaku dan penerima aliran dana?," ujar Febri dalam akun twitter resminya, @febridiansyah, Rabu 27 Januari 2021.

"Atau sebelum ke sana, apakah pihak-pihak yang muncul nama dan perannya akan diperiksa?" lanjut dia.

Seperti diketahui sejumlah politikus PDI Perjuangan disebut-sebut terkait dalam kasus tersebut. Bahkan hasil penelusuran Koran Tempo disebutkan ada sosok 'madam' yang dikaitkan erat ke tokoh penting di lingkaran elite PDI Perjuangan.

Tangkapan layar mantan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah tampak mengatur ulang posisi pgura yang memuat gambar Bung Karno
Tangkapan layar mantan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah tampak mengatur ulang posisi pgura yang memuat gambar Bung Karno instagram.com/febridiansyah.id


"Inilah salah satu ujian independensi KPK yang sesungguhnya," ujar Febri.

Ia pun berharap agar pegawai KPK, khususnya penyidik berteguh hati mengungkap skandal-skandal korupsi besar tersebut.

Baca Juga: Pendemo Berdaster di Gedung KPK, 'Tangkap dan Adili Puan Maharani dan Herman Herry!'

"Kalaupun ada isu 'Radikal & Taliban', semoga masyarakat tidak akan tertipu lagi.. jika ada pihak-pihak yang menghambat penanganan perkara, ungkap saja dan bahkan bisa dijerat pidana obstruction of justice," tandasnya.

Sebelumnya anggota Komisi III DPR RI, Benny Kabur Harman mendesak KPK segera merespons setiap informasi yang berkembang di masyarakat terkait kasus dugaan korupsi bansos Covid-19.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini mengatakan, KPK harus adil dan tidak pilih kasih dalam melakukan pemberantasan korupsi.

Hal itu diungkapkan dia mengenai langkah yang harus ditempuh KPK terkait dugaan keterlibatan sejumlah politikus PDI Perjuangan, termasuk laporan Koran Tempo yang menyebut ada sosok 'madam' yang dikaitkan erat ke tokoh penting di lingkaran elite.

Ia menilai, hal itu sangat penting agar informasi soal korupsi bansos tidak menjadi fitnah dan spekulasi di tengah masyarakat.

Baca Juga: Hasto Kristiyanto Klaim Progres Pembangunan Infrastruktur Era Jokowi Tercepat Sejak Republik Ini Berdiri

"KPK harus responsif! Harus bisa mendalami informasi-informasi yang selama ini beredar di publik agar tidak ada fitnah dan spekulasi di tengah-tengah masyarakat," tutur Benny.

Berdasarkan laporan investigasi Koran Tempo, disebutkan bahwa jatah kuota 1,3 juta paket bansos diberikan kepada Herman dan Ihsan.

Perusahaan yang terafiliasi dengan Herman memperoleh 1 juta paket, sedangkan sisanya untuk perusahaan yang berafiliasi dengan Ihsan.

Sementara itu Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan lembaganya akan menindaklanjuti setiap informasi yang berkembang di masyarakat terkait kasus dugaan korupsi bansos yang menjerat eks Mensos, Juliari.

Baca Juga: KPK Terus Periksa Politikus PDI Perjuangan, Soal 'Madam', Partai Demokrat: Harus Responsif!

Firli menegaskan KPK bekerja secara profesional, akuntabel, dan transparan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Ditegaskan, KPK tidak pandang bulu dalam melakukan penegakan hukum.

"Pada prinsipnya segala informasi dari masyarakat akan ditindaklanjuti sesuai dengan alat bukti yang dikumpulkan dan keterangan para saksi-saksi," katanya.***

Editor: Dicky Aditya


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x