Network
GALAMEDIA - Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu harus terus jalan untuk memperbaiki kualitas demokrasi melalui penyelenggaraan pemilu. Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Jazuli Juwaini.
"Kami melihat ada kebutuhan dan kepentingan revisi UU Pemilu, yaitu untuk perbaikan kualitas demokrasi hasil evaluasi kita atas penyelenggaraan pemilu lalu," ujar Jazuli dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, 7 Februari 2021.
Dikatakannya, semua fraksi di Komisi II DPR RI seharusnya sudah setuju dan saat ini drafnya sudah ada di Badan Legislasi (Baleg) untuk harmonisasi dan sinkronisasi. Oleh karena itu, kata dia, semua fraksi melihat urgensi dari revisi tersebut.
Baca Juga: Bikin Pangling, Ini Penampilan Aprilia Manganang, Pemain Timnas Bola Voli Putri Indonesia
"Sejumlah isu strategis antara lain ambang batas parlemen, ambang batas presiden, alokasi kursi, keserentakan pemilu hingga perbaikan rekapitulasi yang lebih baik. Tak kalah penting desain pemilu yang mencegah keterbelahan seperti pengalaman Pemilu 2019," ucap Jazuli.
Ia mengungkapkan Fraksi PKS pada prinsipnya ingin agar syarat pencalonan presiden lebih ringan sehingga lebih banyak alternatif capres yang muncul.
"Itu jelas baik bagi rakyat dan mencegah polarisasi atau keterbelahan seperti Pemilu 2019," ucap dia.
Baca Juga: Setahun Dilanda Pandemi Covid-19, Jokowi: Tentu Ada Rasa Bosan, Lelah dan Sedih
Fraksi PKS juga menginginkan agar pilkada serentak dinormalisasi pada 2022/2023 agar kepemimpinan daerah di masa pandemik oleh pejabat definitif.
