Bantah Pernyataan Jokowi, Politisi PDI Perjuangan Sebut Tak Ada Pasal Karet pada UU ITE

- 16 Februari 2021, 17:13 WIB
Presiden Jokowi saat rapat terbatas bersama unsur TNI Polri
Presiden Jokowi saat rapat terbatas bersama unsur TNI Polri /Foto: Setkab /

Dapat dibayangkan bagaimana negeri ini akan kacau kalau bila rakyatnya dibebaskan saling menghujat, saling membuka aib dan saling mengungkapkan kebencian secara bebas dan vulgar.

Dikatakan, kekacauan terjadi kalau banyak yang menyebarkan kebencian bermuatan SARA, padahal negeri ini kan negeri yang berkarakter pluralisme yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 .

"Kedua pasal ini pernah dua kali diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk Judicial Review dan hasilnya tak ada masalah," ujarnya.

Baca Juga: PPnBM Mobil Baru 0 Persen, Pemerintah Proyeksikan Penurunan Harga Mencapai Puluhan Juta, Segini Angkanya

Meski begitu, Hasanuddin mempersilakan bila memang UU ITE harus direvisi misalnya dengan membuat pedoman interpretasi resmi terhadap pasal-pasal dalam UU ITE.

"Kami di DPR terbuka, bila memang harus direvisi mari bersama kita revisi demi rasa keadilan dan demi tetap utuhnya NKRI.

“Saya juga  mengajak kepada seluruh anak bangsa , marilah  kita sebagai warga negara ,  bijak lah dalam menggunakan media sosial. Kritik membangun sah sah  saja dan dilindungi UU , tapi jangan mencampuradukan  kritik dengan ujaran kebencian  apalagi penghinaan yang berujung laporan kepada polisi," tandasnya.***

Halaman:

Editor: Dicky Aditya


Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X