Network
GALAMEDIA - Belakangan mengemuka soal adanya rencana revisi UU Pemilu atau normalisasi pelaksanaan Pemilu ke 2022.
Agenda revisi UU Pemilu ini sudah masuk dalam agenda Prolegnas di DPR, namun belakangan tersiar bahwa mayoritas partai di parlemen urung untuk melakukan revisi terhadap UU itu.
Mulanya, hanya PDIP yang dengan tegas menolak normalisasi Pemilu ke 2022 dan 2023 namun belakangan justru mayoritas fraksi di DPR berbalik arah dan menyatakan menolak revisi UU Pemilu.
Kini hanya tersisa PKS dan Demokrat yang tetap konsisten untuk mendorong tetap dilaksanakannya revisi.
Sikap partai politik ini disinyalir ada kaitannya dengan pengaruh istana atau pemerintah.
Baca Juga: Buntut Pertanyaan JK Soal Bagaimana Cara Mengkritik, Politisi PDIP: Harusnya Bapak Introspeksi Diri Dong!
Pasalnya, pemerintah justru dengan tegas menyatakan tidak ingin dilakukan revisi terhadap UU ini.
Selain itu, sikap partai mayoritas dan pemerintah untuk menolak revisi ini dikaitkan dengan adanya upaya untuk menjegal tokoh potensial maju pada Pilkada 2022 atau 2023.
Terutama Anies Baswedan yang habis jabatan pada 2022.
Kendati demikian, pemerintah melalui mensesneg sudah membantah tudingan itu.
"Enggak lah, ingat, Undang-Undang (Pilkada) itu ditetapkan tahun 2016. Pak Gubernur DKI waktu itu masih jadi Mendikbud. Jadi enggak ada hubungannya lah itu," kata Pratikno pada Selasa, 16 Februari yang lalu.
Baca Juga: Cemburu dan Lelah Jadi Cadangan Pangeran William, Alasan Pangeran Harry Bertahan Bersama Meghan Markle
Partai Demokrat yang hingga hari ini tetap mendorong untuk dilakukan revisi UU Pemilu, kian nyaring menyuarakan bahwa sikap pemerintah yang didukung oleh mayoritas fraksi di DPR menuding bahwa sikap itu merupakan sikap otoriter.
Baru-baru ini, Benny K Harman dengan tegas menyatakan bahwa sikap pemerintah adalah otoriter dan bahkan melanggengkan kecurangan.
Selain itu, upaya mempertahankan UU Pemilu yang lama kata Benny K Harman juga untuk menjegal lawan politik.
Baca Juga: Rocky Gerung Sebut Kepala Jokowi yang Harus Direvisi, Husin Alwi Shihab: Saya Siap Laporkan!
"Salah satu indikator kunci perilaku rezim otoriter yang didukung cukong ialah mempertahankan aturan main pemilu lama yang jelas-jelas melanggengkan kecurangan atau merekayasa aturan main pemilu yang baru untuk menjegal lawan politik. Berjaga-jagalah. Rakyat monitor!," kata Benny K Harman melalui akun Twitternya @BennyHamnanID dikutip Galamedia, Kamis, 18 Februari 2021.***
