Network
GALAMEDIA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah berupaya meningkatkan kompetensi masyarakat di Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk mendukung pembangunan destinasi wisata super prioritas Mandalika dan penggunaan sirkuit untuk turnamen internasional MotoGP.
"Mandalika ini adalah milik masyarakat NTB, Mandalika ini adalah milik masyarakat Indonesia, masyarakat NTB harus merasakan langsung keberadaan Mandalika, masyarakat NTB harus menjadi Tuan di Mandalika, di NTB itu sendiri," ujar Ida, menurut keterangan resmi Kementerian Ketenagakerjaan yang diterima di Jakarta, Minggu, 21 Februari 2021.
Dalam peninjauan sejumlah sarana pelatihan BLK Komunitas di NTB, Menaker menegaskan bahwa pembangunan Sirkuit Internasional Mandalika di Lombok Tengah untuk menjadi salah satu sirkuit penyelenggara MotoGP harus didukung dengan penyiapan SDM kompeten di NTB, khususnya masyarakat di sekitar lokasi Sirkuit Mandalika.
Baca Juga: Sandingkan Kitab Suci dengan UU ITE, Staf Ahli Kemenkominfo Prof Henry Subiakto Jadi Bulan-bulanan
"Oleh karena itu kami ingin berkontribusi meningkatkan kompetensi SDM di sekitar NTB ini untuk bisa mereka menjadi tuan di NTB," tambah Ida.
Dalam kesempatan itu dia menjelaskan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan memiliki BLK yang dikelola langsung di NTB yaitu BLK Lombok Timur yang memiliki kejuruan unggulan pariwisata. BLK Lombok Timur memiliki wilayah binaan NTB, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Bali.
Menurut dia, agar pelatihan yang diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri, pihaknya telah menyinergikan pelatihan di BLK dengan kebutuhan pasar kerja.
Salah satunya dengan cara menjalin kerja sama antara BLK Lombok Timur dengan Forum Koordinasi Lembaga Pelatihan Kerja Industri (FKLKI) di NTB.
Baca Juga: Soroti Pernyataan Anies Soal Banjir Jakarta, Politisi PSI: Bersabarlah, Sampai Dia Minggat dari Balai Kota
Hal itu dilakukan karena pemerintah menyadari betul keberadaan BLK harus bisa menjawab tantangan ketenagakerjaan yaitu proses peningkatan kompetensi mengikuti kebutuhan pasar kerja.
Namun Ida menegaskan tidak cukup hanya keberadaan BLK Lombok Timur tapi juga dukungan berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah daerah dan swasta untuk melakukannya.***
