Pemerintah dan DPRD Papua Tolak Perpres Miras, Anak Buah Jokowi Akan Turun Tangan

- 2 Maret 2021, 11:18 WIB
Tenaga Ahli KSP Ali Mochtar Ngabalin
Tenaga Ahli KSP Ali Mochtar Ngabalin /Twitter.com/@AliNgabalinNew/

GALAMEDIA - Gelombang penolakan atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 semakin meluas.

Berbagai pihak menyampaikan penolakan keras terhadap keputusan yang memungkinkan maraknya industri miras di beberapa daerah salah satunya Papua.

Baru-baru ini, dengan tegas pihak Pemerintah Provinsi dan DPRD Papua menyampaikan penolakan yang sama.

Perpres yang diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu justru bertentangan dengan Peraturan Daerah Khusus (Perdesus) Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pelarangan Miras di Papua.

Seperti diketahui, kendati Papua selama ini dikenal memiliki budaya yang dekat dengan miras.

Namun justru Pemerintah Daerah melarang penggunaanya karena memicu berbagai permasalahan, salah satunya kriminalitas dan kematian.

Baca Juga: Jhoni Allen Sebut SBY Tak Berkeringat Dirikan Partai Demokrat hingga hanya Suambang Uang Rp100 juta

Selain itu, DPRD Papua juga menyampaikan bahwa aturan yang dibuat Jokowi itu bertentangan dan mengaku akan tetap konisten dengan aturan yang ada yakni Perdesus tersebut.

Menanggapi penolakan dari Pemerintah dan DPRD Papua tersebut, Tenaga Ahli Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin turut angkat suara.

Halaman:

Editor: Brilliant Awal


Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X