Network
GALAMEDIA - Ketua Umum Barisan Massa Demokrat (BMD) Supandi R Sugondo meminta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
Ia menyatakan seluruh jajaran DPP dan pengurus BMD di Indonesia telah bersepakat untuk meminta putra Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini untuk mundur.
“Saya sebagai ketua umum, jajaran DPP dan Kepengurusan BMD di daerah Seluruh Indonesia meminta dengan hormat Supaya Ketua Umum Partai Demokrat AHY untuk mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Demokrat,” ujar Supandi dalam surat yang ditujukan kepada Pengurus dan Kader BMD, Selasa, 2 Maret 2021.
Ia menilai AHY tak memiliki kemampuan dalam memimpin Demokrat sehingga dikhawatirkan jika nantinya Demokrat bakal hancur jika masih dipimpin AHY.
Baca Juga: Britney Spears Pamer Foto dengan 2 Anak Lelakinya Sean dan Jayden: My Boys Are So Big Now!
“Kami melihat Partai Demokrat akan hancur kalau masih dipimpin AHY. Karena telah terjadi krisis kepemimpinan dan krisis kepercayaan serta ketidakmampuan AHY sebagai ketua umum Partai Demokrat,” katanya.
Disebutkan, BMD sebagai sayap Partai Demokrat enggan melihat partai Demokrat hancur karena dikelola sebagai partai Dinasti SBY. Bahkan menyebut DPC dan DPD diperas oleh DPP.
“Partai Demokrat menjadi Partai dinasti SBY dan dikelola dengan salah serta tidak benar. Sudah cukup DPC -DPC dan DPD menderita karena diperas uang sama DPP,” lanjutnya.
Terkait hal itu, BMD mengajak seluruh DPD dan DPC untuk hadir di Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat dengan memilih ketua Umum Baru yaitu Moeldoko.
Baca Juga: PSI Bisa Jadi Ancaman PDIP, Disebutkan 10-15 persen Suara Bisa Dicaplok dengan Cara Gaul
“Saya sebagai ketua umum meminta semua jajaran BMD untuk berkomunikasi kepada semua ketua DPC dan DPD seluruh Indonesia supaya hadir di KLB untuk memilih Ketua Umum Partai Demokrat yang baru, Pak Moeldoko,” tandasnya.
Sementara itu Kepala Bamkostra PD Herzaky Mahendra Putra mempertanyakan dasar dan peserta KLB Partai Demokrat.
"Jadi, kalau ada panitia penyelenggara KLB, itu dasarnya apa? Pesertanya siapa? Jangan asal comot kader di jalan, lalu dijadikan pemilik suara, mewakili kabupaten atau kota dia tempat tinggal, padahal bukan struktur yang berhak menentukan siapa pemilik suara," kata Herzaky, Selasa, 2 Maret 2021.
"Ada aturannya menjadikan seseorang itu pemilik suara. Bukan suka-suka penyelenggara," lanjutnya.
Baca Juga: Virus Corona yang Dikabarkan Lebih Cepat Menyebar dan Mematikan Sudah Ada di Indonesia
Ia menegaskan, KLB yang digelar harus jelas pesertanya, sesuai dengan aturan AD/ART dan tidak abal-abal. Lagipula, menurutnya, pemilik suara saat ini tetap solid mendukung AHY.
"Mantan kader jangan jualan Demokrat lagi. Bolak-balik jualan Demokrat terus. Memang kalau ada oknum kekuasaan yang kebelet mau menjadi Ketua Umum Partai, baiknya jangan memilih jalan pintas dengan mengambil alih paksa dengan cara buat KLB abal-abal," katanya.
"Mau gantikan Ketum AHY pakai apa? KLB? Para pemilik suara jelas solid. DPD, DPC, maupun MTP selaku penentu. Alasan konstitusional KLB, tidak bisa dipenuhi," lanjut Herzaky.
Baca Juga: Andin Pergi ke Bandung, Elsa Hamil: Link Live Streaming dan Sinopsis Ikatan Cinta 2 Maret 2021
Meskipun tetap digelar, menurut Herzaky, hasil KLB tidak akan sah. Dia meminta para pendiri PD jangan bermimpi hasilnya bakal sah di mata hukum.***
