Network
GALAMEDIA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkesan menyindir Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terkait bencana banjir yang terjadi di DKI Jakarta, beberapa hari terakhir ini.
Presiden berharap agar bencana alam yang terjadi di tanah air tidak menyebabkan berbagai pihak untuk saling menyalahkan.
"Jangan pas ada bencana, kita ribut, atau bahkan saling menyalahkan. Itu tidak boleh terjadi," ujar Presiden Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana 2021 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 3 Maret 2021.
Menurutnya, bencana alam di Indonesia tak bisa terhindarkan. Dikatakan, Saat ini Indonesia berada di urutan ke-35 dalam daftar negara paling rawan bencana.
"Setiap hari di Indonesia bisa terjadi sembilan kali bencana," ujarnya.
Baca Juga: Temui Tokoh Pendiri Partai Demokrat, AHY: Klaim Penggagas KLB Tidak Benar, Mereka Pun Lontarkan Kecaman
Begitu pun ketika hujan lebat terjadi wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, bencana banjir kerap mendera.
Terkait hal itu, ia berharap hal tersebut tidak menjadi bahan untuk saling menyalahkan.
Ia pun meminta agar Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BPBN) lebih sigap dalam mengantisipasi bencana sehingga ketika terjadi bencana langsung melakukan penanganan.
Seperti diketahui, saat DKI Jakarta didera bencana banjir, sejumlah politikus PSI langsung menyalahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Mereka kompak mengkritik Anies Baswedan.
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesha menilai, Anies tidak serius dalam mengatasi banjir Jakarta dan lebih memilih menyalahkan pihak lain.
Baca Juga: Habis Miras Terbitlah Polemik Rempeyek. Said Didu Tagih Janji Jokowi: Selalu Sebaliknya yang Terjadi
"Jangan cuma melempar kesalahan pada curah hujan dan banjir kiriman. Pada banjir kemarin, status pintu air di Bogor dan Depok normal.
Artinya banjir terjadi karena Gubernur Anies tidak punya rencana dan cara yang jelas untuk mengatasinya,” kata Giring, Minggu, 21 Februari 2021.
Menurut Giring, selama tiga tahun terakhir, Anies tidak pernah serius mengatasi banjir seperti langkah Gubernur DKI menghapus program normalisasi sungai, lalu menggantinya dengan naturalisasi.
"Naturalisasi sungai yang selalu digembar-gemborkan Anies terbukti cuma konsep di atas kertas, tidak dikerjakan di lapangan, sementara normalisasi sungai dihapuskan. Akibatnya banjir kian memburuk," ujarnya.
Baca Juga: KPK Ajukan Banding Atas Vonis Ringan Walkot Tasik Nonaktif Budi Budiman, Ali: Belum Memenuhi Rasa Keadilan
Giring juga menyebut, menjelang musim hujan tidak terlihat ada upaya untuk mengeruk sungai, membersihkan saluran air, dan mengecek pompa.
"Ketika tindakan-tindakan itu tidak dilakukan, mustahil Jakarta bebas dari banjir. Padahal, anggaran DKI Jakarta lebih dari cukup untuk membiayai itu semua," tambahnya.
Giring menyesalkan alokasi anggaran untuk hal-hal yang jauh dari kebutuhan mendesak warga.
"Anggaran Jakarta diboroskan untuk hal-hal tak perlu. Lihat saja, untuk pembayaran uang muka Formula E, mempercantik JPO, atau mengecat genting-genting rumah warga.
Dari sini, Gubernur Anies terlihat tidak mampu menyusun prioritas. Kebutuhan mendesak dinomorduakan, hal-hal bersifat kosmetik justru didahulukan," pungkas Giring.
Baca Juga: Jengah dengan Perdebatan Tokoh Politik: Iwan Fals: Beresin Dulu Pandeminya, Habis Itu Terserah Dah!
Terkait banjir di Jakarta, Fraksi PSI pun berniat mengajukan hak interpelasi kinerja Gubernur Anies Baswedan dalam menangani banjir.
Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justine Untayana menilai hak interpelasi harus diajukan lantaran Anies diduga tidak menjalankan berbagai aturan, bahkan menghambat kinerja dinas-dinas Pemprov DKI untuk menangani banjir.
Padahal, menurut dia, penanganan banjir di DKI Jakarta sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN, dan Perda Nomor 1 Tahun 2018 terkait RPJMD.
"Terkait dengan bencana-bencana banjir yang terjadi, khususnya di Februari 2021 ini kami Fraksi PSI menyampaikan bahwa kami Fraksi PSI akan menggunakan hak interpelasi terkait permasalahan pencegahan banjir di masa pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan," kata Justine.
Baca Juga: Nino Resmi Gugat Cerai Elsa, Al Galau Ditinggal Andin: Sinopsis dan Link Ikatan Cinta 3 Maret 2021
Justine menyinggung sejumlah program penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta yang sama sekali tidak ada kemajuan.
Dia menjelaskan saat ini sulit menemukan sungai-sungai di DKI Jakarta yang sudah dinaturalisasi atau dinormalisasi oleh Anies.
Hal tersebut pun dipandang aneh oleh anggota DPRD DKI Jakarta. PSI Terkesan hanya ingin membuat ribut.
Penanganan banjir di DKI Jakarta lebih baik dari wilayah lain setidaknya diungkapkan Fraksi Gerindra.
"Penanganan banjir di Jakarta ini masih lebih baik daripada wilayah lain. Biarkan masyarakat yang menilai. Gerindra fokus pada terus melanjutkan kinerja dalam melakukan perbaikan-perbaikan dalam penanggulangan banjir," ujar Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani, Kamis 25 Februari 2021.
Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani Merasa Terkhianati, Terduga Penerima Suap Pajak Telah Dibebastugaskan dari Jabatannya
Untuk banjir di DKI kali ini, ia menyatakan, tidak semua wilayah terdampak menunggu genangan surut sampai berhari-hari.
Meski demikian, hak interpelasi yang akan diajukan PSI dianggap sah-sah saja selama sesuai dengan undang-undang.
"Terkait hak interpelasi dari PSI itu sih silakan saja, boleh-boleh saja sepanjang hal tersebut sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku terutama yang terkait aturan di dalam tata tertib Dewan, contohnya ada aturan persyaratan tentang jumlah dukungan minimal 2 fraksi dalam pengajuan hak interpelasi," paparnya.
Baca Juga: Link Live Streaming dan Sinopsis Buku Harian Seorang Istri 3 Maret 2021: Nana Selamatkan Dewa
Ia pun mengingtkan banjir Jakarta tidak serta-merta tuntas dengan langkah interpelasi Anies. Disebutkan, seharusnya PSI bisa bersikap untuk mencari solusi bersama dalam penanganan banjir.
"Banjir ini selesai gitu emangnya dengan interpelasi? Apakah semua hal itu kelar dengan sikap 'julid'? Apakah semua urusan di DKI kelar dengan sikap nyinyir?"
"Bukankah lebih baik kita sama-sama mencari solusi membantu Pemprov membenahi permasalahan yang ada? Janganlah hak interpelasi dijadikan alat untuk kepentingan pencitraan lagi aja, seperti yang sudah-sudah," tuturnya.***
