Network
GALAMEDIA - Ketua Umum Generasi Muda Demokrat (GMD) Lucky P Sastrawiria mengaku merasa tidak puas dengan terpilihnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi Ketua Umum Partai Demokrat secara aklamasi pada kongres tahun lalu.
"Kongres tersebut tanpa melalui tahapan-tahapan yang benar, antara lain tata tertib, tata cara beracara, sidang-sidang komisi. Kemudian tidak ada pertanggungjawaban ketua umum yang lama pada panitia dan audience kepada kongres tersebut dan pembahasan langsung dipilih adalah ketua umum," ujar Lucky P Sastrawiria dalam konferensi pers, Rabu, 3 Maret 2021.
Baca Juga: Investasi Miras Dicabut, Yusril Minta Perpres Baru Segera Diterbitkan
Ia pun mengaku tidak diberikan ruang untuk melontarkan ketidakpuasan tersebut.
"Setelah terpilihnya umum secara aklamasi barulah dibuatkan AD ART, nah ini sudah menyalahi lagi. Semestinya kami di ruang sidang saat itu diberi ruang, kok tiba-tiba ada aklamasi seperti ini tanpa pemberitahuan dan langsung diputuskan bahwa AHY ini adalah menjadi ketua umum 2020 hingga 2025."
"Itulah rasa ketidakpuasan dari para beberapa kader yang saya terima pada waktu itu," kata dia.
Baca Juga: Belva Devara Tunjukkan Kamar Sempitnya, Ceritakan Perjuangan Sampai Terpilih jadi Stafsus Presiden
Menurutnya, terpilihnya AHY sebagai ketua umum Partai Demokrat pun memunculkan gesekan di antara kader Demokrat lainnya.
Soalnya AHY terpilih tanpa adanya perjuangan dan tidak melalui tahapan suatu pesta demokrasi.
"Tiba-tiba diberikan tahta untuk menduduki kedudukan sebagai ketum partai oleh Bapak SBY."
"Hal ini menyebabkan gesekan sampai saat ini sehingga menuju KLB untuk menurunkan AHY sebagai ketum. Karena dalam kepemimpinan AHY sebagai ketum ada beberapa hal yang melanggar AD ART sebelumnya," kata dia.
Baca Juga: Usai Surati Presiden Jokowi, Keluarga Korban Penembakan KM 50 Kembali Undang 5 Polisi Lakukan Mubahalah
Sehubungan hal tersebut, Lucky mewakili Generasi Muda Demokrat mendukung agar segera dilaksanakan KLB.
Dia juga menginstruksikan kepada seluruh anggota GMD Indonesia agar mendukung penyelenggaraan KLB sesegera mungkin.
"Untuk itu kami Generasi Muda Demokrat mendukung untuk segera diadakan KLB dan menginstruksikan kepada GMD seluruh Indonesia untuk mendukung KLB yang akan diselenggarakan secepat mungkin," tegasnya.
Baca Juga: Kerap Serang Anies Baswedan Soal Banjir Jakarta, PSI Kena 'Tampol' Presiden Jokowi?
Ketua Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menuding ada oknum kekuasaan yang bermain jika Kongres KLB Partai Demokrat diizinkan.
Herzaky menegaskan bahwa KLB yang diusung oleh sejumlah kader yang dipecat adalah kegiatan inkonstitusional dan ilegal.
"Kalau nanti mereka membawa-bawa bahwa ini KLB, KLB partai Demokrat dan kemudian mendapatkan izin, nah ini kan menjadi pertanyaan bagi kami," katanya.
Baca Juga: Temui Tokoh Pendiri Partai Demokrat, AHY: Klaim Penggagas KLB Tidak Benar, Mereka Pun Lontarkan Kecaman
"Bener tuh, ini ada intervensi oknum kekuasaan di sini," kata dia menegaskan.
Herzaky mengingatkan, merujuk pada pasal 81 ayat 4 AD ART organisasi, hanya ada dua kondisi yang membuat KLB mungkin dilakukan.
Pertama, KLB diusulkan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP) yang saat ini diduduki oleh mantan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Kedua, KLB mungkin dilakukan jika disetujui minimal tiga per empat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang terdiri dari 34 wilayah dan setengah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang terdiri dari 514 cabang.
Hal ini pun harus disetujui oleh ketua MTP. "Itu kalo ada KLB, sudah pasti KLB bodong," kata Herzaky.***
