Network
GALAMEDIA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj bakal konsisten menyoroti kebijakan pemerintah, meskipun saat ini berstatus sebagai Komisaris Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI).
“Kiai Said tetap akan kritis, terutama atas hal-hal yang dianggap menyimpang dari kemaslahatan publik,” kata juru bicara Said Aqil Siradj, Muchamad Nabil Haroen atau akrab disapa Gus Nabil dalam keterangan resminya, Kamis, 4 Maret 2021.
Gus Nabil menyebutkan, kritik Said Aqil bertumpu kepada kaidah yang jelas, yaitu kaidah Islam dalam hal untuk membangun kesejahteraan publik.
Baca Juga: Curhat ke Presiden Jokowi, Ifan Seventeen: Jangan Tinggalkan Kami dengan Ketidakpastian
“Sebaliknya, Kiai Said juga akan mendukung pemerintah dalam program-program yang membela rakyat kecil dan publik secara umum,” ujar Gus Nabil.
Untuk urusan gaji, ia menyatakan, Said Aqil tidak akan menikmati gaji Komisaris Utama PT KAI. Sebab, gaji tersebut akan disedekahkan seluruhnya untuk umat.
“Kiai Said juga berkomitmen bahwa gaji sebagai Komisaris PT KAI akan digunakan untuk sedekah. Tentu saja, Kiai Said selama ini juga getol mengampanyekan filantropi, di antaranya melalui NUCare-Lazisnu,” tutur Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama itu.
Baca Juga: Salah Kaprah, Tanpa Peran SBY Tak Ada Partai Demokrat
Sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengangkat Said Aqil Siradj sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen baru PT Kereta Api Indonesia (KAI) menggantikan Jusman Syafii Djamal.
Hal itu berdasarkan salinan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-64/MBU/03/2021.
Selain Said Aqil, Komisaris Independen PT KAI juga dibabat Riza Primadi dan Rochadi. Sementara itu, Diah Natalisa dan Chairul Anwar menjabat Komisaris PT KAI.***
