KLB Demokrat Sumatera Utara Disahkan Pemerintah, Presiden Jokowi Turut Terlibat?

- 5 Maret 2021, 19:47 WIB
Presiden Joko Widodo.
Presiden Joko Widodo. /Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden/

GALAMEDIA - Politisi Partai Demokrat Irwan Fecho mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak mengesahkan kepengurusan hasil Kongres Luar Biasa Partai Demokat di Sumatera Utara, Jumat, 5 Maret 2021.

Dikatakan, Presiden Jokowi pernah berkomitmen untuk menegakkan demokrasi.

“Kami berharap tidak melanggar komitmennya,” ujar anggota DPR RI ini kepada wartawan, Jumat, 5 Maret 2021.

Baca Juga: AHY Tempuh Jalur Hukum, 'Kami Berikhtiar untuk Mempertahankan Kedaulatan Sekaligus Mencari Keadilan'

Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Kalimantan Timur itu berharap, Presiden Jokowi tetap menjaga agar tidak melemahkan partai-partai politik yang berada di luar pemerintahan.

“Jika nanti kepengurusan hasil KLB ilegal disahkan, Presiden Jokowi mencoreng namanya sendiri dan akan dikenang sebagai Presiden yang merontokkan demokrasi di Indonesia,” ujar Irwan.

Baca Juga: BMKG : Waspada Hampir Seluruh Wilayah DKI Jakarta Akan Dilanda Hujan

Meski begitu, Irwan percaya Presiden Jokowi punya kekuatan untuk menghentikan upaya-upaya pelemahan partai politik.

“Beliau adalah pemimpin eksekutif nasional, mengendalikan para menteri termasuk Kapolri dan Menkumham serta Kepala KSP Moeldoko,” tegas Irwan.

Baca Juga: Jokowi Gaunggan Benci Produk Luar Negeri, Rocky Gerung : Akan Terjadi Boikot Produk

Menurut Irwan, ada dua kemungkinan jika kepengurusan hasil KLB ilegal disahkan.

Pertama, Presiden Jokowi dinilai tidak mampu mengendalikan pembantu-pembantunya. Kedua, Presiden dianggap diam-diam membiarkan.

“Ingat, sikap diam Presiden juga merupakan tindakan politik. Beliau bisa dianggap bersalah karena membiarkan,” tegas Irwan.***

Editor: Dicky Aditya


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x