Network
GALAMEDIA – Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat telah diselenggarakan di Hotel The Hill, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat 5 Maret 2021.
Berdasarkan hasil KLB tersebut, Moeldoko ditetapkan sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat.
Ahli hukum tata negara Refly Harun menilai hal itu dapat menimbulkan dualisme kepengurusan yakni kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan kubu Moeldoko.
Baca Juga: Selain Jabar dan Sulsel, DPD Demokrat Jatim Turut Menolak Hasil KLB Ilegal di Sumut
"Nanti akan ada pertarungan antara Demokrat versi AHY dan Demokrat versi Moeldoko. Jangan lupa, Moeldoko adalah part of the government dan AHY adalah part of the oposition," ujarnya.
"Sementara wasit-wasitnya berada di lingkaran pemerintahan," tambah dia dikutip Galamedia dari kanal YouTube Refly Harun, 5 Maret 2021.
"Intinya Moeldoko tidak menolak penetapan dirinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang baru. Maka sekarang terjadi kepengurusan ganda," ungkapnya.
Melihat kejadian tersebut, Refly menyebut jika kubu AHY menganggap KLB tersebut ilegal. Menurutnya, permasalahan tersebut akan diselesaikan di pengadilan.
Baca Juga: Soal Moeldoko Terpilih Jadi Ketum Partai Demokrat Versi KLB, AHY Memohon-mohon ke Presiden Jokowi
