Network
GALAMEDIA - Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan partainya tidak akan mendukung revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Hal tersebut disampaikan usai Golkar menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 2021.
"Partai Golkar mendukung langkah untuk tidak melakukan revisi terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2024," kata Airlangga dalam pidato pernyataan politiknya pada penutupan Rapimnas Golkar 2021, di Jakarta, Sabtu 6 Maret 2021.
Baca Juga: Mahfud MD Malah Bela Diri Samakan Kasus PD dan PKB, Syahrial Nasution: Itu Kan Bohong
Menurut Airlangga, hal tersebut dilakukan guna menjamin jalannya pemerintahan yang efektif. Selain itu ia mengklaim hal tersebut bisa menjaga stabilitas politik.
"Agar lebih fokus pada penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi pascapandemi," tuturnya.
Selain itu, Menko Perekonomian RI itu berpesan untuk para Ketua DPRD dari Golkar agar bisa menjadi ujung tombak perjuangan partai. Semua dilakukan untuk mendorong pemerintahan dan pembangunan.
Baca Juga: Analis Politik: Kalau Tak Ada Kaitan dengan Presiden Jokowi, Moeldoko Harus Diberhentikan Sebagai KSP
Seperti diketahui Partai Golkar menyelanggarakan rapat pimpinan nasional atau rapimnas pada 5-6 Maret 2020.
Rapimnas pertama di bawah kepemimpinan Ketua Umum Airlangga Hartarto digelar di DPP Partai Golkar dengan pembagian secara fisik dan virtual.
Ketua Panitia Pelaksana Meutya Hafidz mengatakan salah satu pembahasan di dalam rapimnas itu ialah terkait strategi Partai Gollar dalam mengahadapi Pemilu, Pilkada serta Pilpres 2024.***
