GALAMEDIA – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjelaskan sikap pemerintah terkait masalah Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sumatera Utara dianggap sebagai masalah internal Partai Demokrat.
Menanggapi hal tersebut, mantan Staf Khusus (Stafsus) Menteri Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) Muhammad Said Didu menganalogikan KLB sebagai rencana orang merampok dan ketahuan tuan rumah sehingga melaporkan ke EW dan warga. Namun, RW nya hanya terdiam.
Oleh karena itu, perampokan pun semakin merajalela setelah perampok mengajak orang yang sakit hati ke tuan rumah untuk membantu merampok.
Baca Juga: 5 Kota Dengan Biaya Hidup TERMURAH di Indonesia, Nomor 4 Tak Disangka!
Menarinknya, Staf RW bilang dan seakan memaklumi bahwa dia merampok karena tuan rumah mengancam atau melaporkan perampok
Maksudnya, KLB itu dijadikan sebagai rencana Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang melakukan gerakan kudeta terhadap Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Gerakan tersebut tentu sudah dilaporkan AHY dengan mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun sayangnya, hingga saat ini Jokowi tidak memberikan respon apa-apa.
Baca Juga: Gol Benzema Belum Bisa Bawa Madrid Menangkan Derbi Madrid
Oleh karena itu, gerakan tersebut semakin menjadi-jadi setelah Moeldoko mengajak para kader Partai Demokrat yang baru saja dipecat untuk membantu menyukseskan gerakan kudeta tersebut dengan menyelenggarakan sebuah KLB.
Menariknya, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut bahwa KLB tersebut sebagai masalah internal Partai Demokrat.