Network
GALAMEDIA - Mengenai rencana pemerintah yang akan mengimpor beras sebanyak 1 juta ton pada 2021 ternyata menimbulkan kontra dibeberapa kalangan salah satunya Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin.
Menurut Akmal, terdapat beberapa keanehan pada rencana impor beras ini di antaranya stok dalam negeri yang cukup tinggi dan alasan penambahan cadangan karena khawatir akan kondisi terburuk.
"Kebijakan beras ini selalu banyak kontradiktif bila menyangkut persoalan impor. Alasan dibuat-buat dan bertentangan dengan kondisi dalam negeri. Di sisi lain pemerintah selalu mengatakan hasil tanam tahun ini membaik. Tapi impor kok jalan terus?" ujar Akmal dalam siaran persnya, dikutip Galamedia melalui laman DPR RI, 8 Maret 2021.
Baca Juga: Tanggapi Soal KLB Demokrat, Rizal Ramli hingga Susi Pudjiastuti: Sejarah Selalu Berulang Kembali
Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini ingin pemerintah tidak perlu mengimpor terlebih dahulu dan mengentikan sandiwara. Pasalnya, pada tahun lalu pemerintah melakukan kebijak sunyi impor beras tanpa pembahasan dan penjelasan terlebih dahulu.
"Kemudian, masa sekarang, dimana produksi Januari-April tahun ini sebanyak 23,78 juta ton gabah kering giling dan pada masa yang sama tahun lalu terdapat 19,9 juta ton, yang berarti kemampuan dalam negeri masih cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Seharusnya pemerintah menahan dulu impor beras," tambahnya.
Akmal juga mempertanyakan mengenai surplus 2,5 juta-8,5 juta ton beras pada akhir tahun. Akmal menambahkan seharusnya surplus ini bisa dioptimalkan hingga beberapa bulan ke depan sampai masa panen karena saat ini area tanam sedang meluas karena hujan yang cukup merata.
Baca Juga: Moeldoko Disorot Media Asing Jadi Ketum Demokrat, Pembantu Presiden Tapi Pimpinan Partai Oposisi
"Kami Fraksi PKS sangat menolak terhadap kebijakan impor beras 1 juta ton ini bila tanpa ada alasan yang meyakinkan. Bukannya anti impor, tapi kalau impor ini malah menyengsarakan petani yang sekaligus menguntungkan para pemburu rente sungguh sangat keterlaluan. Jangan lagi pemerintah melakukan kebijakan yang malah merugikan petani dalam negeri," tambah Akmal.
