Network
GALAMEDIA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya mengakui Partai Demokrat yang berada di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Hal tersebut diungkapkan Plt Ketua KPU Ilham Saputra saat beraudiensi bersama Partai Demokrat di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin, 8 Maret 2021.
Ia pun mengungkapkan alasannya. Disebutkan, KPU berpegang pada Surat Keputusan yang sah dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
"Kami masih memegang SK dari Kumham yang sampai saat ini masih SK demokrat pimpinan Pak AHY," ujarnya.
Baca Juga: Polemik KLB Demokrat di Sumut, Perang Opini Andi Andis dan Ruhut Sitompul yang 'Bela' KLB
Ilham menyatakan hingga saat ini belum ada SK lain yang diberikan ke KPU, selain yang dipegang AHY.
"Saya kira KPU bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa kpu ini yang terikat dengan peraturan undang-undang sehingga sampai saat ini belum ada SK apapun dari kumham yang datang ke kami," ucapnya.
Ilham juga menegaskan perubahan struktur dan kepengurusan setiap parpol hanya bisa diubah oleh yang memegang SK sah dari Kemenkumham.
Baca Juga: 5 Film Indonesia yang Wajib Ditonton Saat Peringatan Hari Perempuan Sedunia
Dengan demikian, struktur kepengurusan dan ketum versi KLB Deli Serdang, Sumatera Utara pada 5 Maret lalu tidak terdaftar di KPU.
Diketahui KLB yang digelar pekan lalu itu telah menunjuk Kepala Staf Kepresidenan (KSP) yang notabene nonkader Demokrat sebagai ketua umum.
Baca Juga: Buntut KLB Partai Demokrat Deli Serdang, Jhoni Allen dan Darmizal Dilaporkan ke Polisi
Atas KLB yang terjadi tersebut, DPP Demokrat di bawah kepemimpinan AHY menudingnya sebagai kudeta atau bahkan begal.
Dalam kesempatan itu Ilham juga menyampaikan keprihatinannya terhadap konflik perpecahan yang ada di tubuh Partai Demokrat.
Baca Juga: Dipicu Gaun Putri Charlotte, Putar Balik Fakta Meghan Markle Sebut Kate Middleton Membuatnya Menangis
"Terkait dengan konflik yang ada di Demokrat, kami prinsipnya turut prihatin dengan apa yang terjadi saat ini," tandasnya.***
