Network
GALAMEDIA - Relawan Jokowi mendesak agar Moeldoko mundur dari jabatan kepala Kantor Staf Presiden (KSP) sehingga bisa fokus menangani konflik politik setelah terpilih sebagau ketua umum Partai Demokrat (PD) versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Jumat, 5 Maret 2021.
Ketua Umum Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (Almisbat) Hendrik Sirait menilai tidak tepat jika ada pihak-pihak yang memaksa Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencopot Moeldoko dari jabatannya.
"Seharusnya Moeldoko secara sukarela mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala KSP karena posisinya sebagai ketua umum Partai Demokrat versi KLB akan memakan waktu dan energi yang besar untuk mengelola partai yang sedang berkonflik," katanya, Senin, 8 Maret 2021.
Baca Juga: Anime The Journey, Serial Kisah Sejarah Arab Saudi
Dia menilai rangkap jabatan Moeldoko sebagai kepala KSP dan ketua umum Partai Demokrat berbeda dengan Airlangga Hartarto yang menjabat ketua umum Golkar sekaligus menko perekonomian atau Soeharso Monoarfa yang kini menjabat menteri perencanaan pembangunan nasional sekaligus ketua umum PPP.
Sebagai kepala KSP, Moeldoko mempunyai tugas dan tanggung jawab yang lebih besar karena harus melakukan pengawasan dan memonitor kinerja seluruh kementerian.
"Itu memerlukan fokus kerja yang luar biasa tinggi. Singkatnya mundurnya Moeldoko dari jabatannya sebagai kepala KSP akan meringankan kerja beliau sekaligus fokus menyelesaikan konflik internal dalam tubuh Partai Demokrat," kata Hendrik.
Baca Juga: Dalam 14 Bulan Terakhir, Harga Minyak Mencapai Level Tertinggi
Almisbat juga menilai mundurnya Moeldoko sebagai kepala KSP secara otomatis akan menepis tudingan bahwa pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi, terlibat dalam kasus perpecahan di tubuh Partai Demokrat.
Relawan Jokowi Mania (JoMan) menilai Moeldoko seharusnya dicopot segera atau mundur untuk menjaga nama baik Presiden Jokowi.
"Narasi tuduhan bahwa Jokowi terlibat di KLB Demokrat akan semakin liar jika Moeldoko tetap di Istana. Sementara Presiden Jokowi sendiri tentunya akan penuh pertimbangan untuk memberhentikan," kata Ketum JoMan Immanuel Ebenezer dalam rilisnya, Senin, 8 Maret 2021.
Baca Juga: Anies Baswedan Larang Warga DKI Jakarta Pelesiran di Hari Libur Isra' Mi'raj dan Nyepi
Menurut pria yang akrab disapa Noel ini, posisi Jokowi saat ini dilematis. Presiden tidak ingin memihak salah satu kelompok yang bertikai, baik kubu SBY maupun Moeldoko.
Lantaran itu, tambah Noel, Moeldoko harus berjiwa kesatria demi menjaga Jokowi tetap fokus menjalankan pemerintahannya dengan mengundurkan diri.
"Kalau memberhentikan Moeldoko nantinya SBY merasa girang dan menang secara politik, maka pilihannya adalah harus berpihak pada pilihan yang sangat demokratis, yaitu membiarkan persoalan internal demokrat bisa diselesaikan di internal Demokrat itu sendiri. Pakde Jokowi berpihak ke mereka, ya itu tidak baik jugalah," kata Noel.
Baca Juga: Usai Labrak Kaesang Membabi Buta, Ibunda Felicia Tissue: Saya Bukan Nyerang Pak Jokowi sebagai Presiden
Meski demikian, Noel mengatakan tidak perlu ada narasi seakan-akan Istana menzalimi SBY.
"Sudah tidak laku koar-koar merasa dizalimi secara politik lalu menuduh sana-sini. Fokus saja pada kesolidan internal," kata Noel.***
