Network
GALAMEDIA - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan pemerintah telah sepakat untuk mencabut Revisi UU Pemilu dari daftar Prolegnas Prioritas 2021.
Hal ini menandakan, revisi terhadap UU Pemilu tidak akan menjadi pembahasan DPR di tahun 2021 ini.
Maka, kemungkinan untuk diadakannya gelaran Pemilu di 2022 dan 2023 menjadi tidak ada.
Anggota Legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera kembali bersuara ihwal dicabutnya Revisi UU Pemilu dari Prolegnas Prioritas 2021 ini.
Mardani menyoroti perihal polemik yang terjadi apabila Pemilu digelar pada 2024 mendatang.
Ia membeberkan alasan substansial mengapa UU Pemilu ini perlu dilakukan sehingga bisa dilakukan Pemilu di 2022 dan 2023.
Bahkan ia menyebut bahwa keputusan ini sama dengan merampas hak rakyat.
Penyelenggaraan Pemilu scr serentak di 2024 akn pemerintah merampas hak rakyat. Mengapa? Dr sisi penyelenggaraan, berpotensi tdk demokratis krn adanya 272 Pejabat (PJ) Kepala Daerah akibat tdk ada Pilkada tahun 2022 & 2023. Hak rakyat utk menentukan Kepala Daerahnya pun terampas— Mardani Ali Sera (@MardaniAliSera) March 10, 2021
Baca Juga: Aplikasi MyHeritage Nostalgia, Bisa Bikin Foto Lawas Jadi 'Hidup'
