Network
GALAMEDIA - Pengurus Dewan Pengurus Pusat (DPP) KNPI menggelar rapat pleno di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Maret 2021.
Pleno tersebut diikuti oleh seluruh pengurus DPP. Hasilnya para peserta sepakat memecat Sekjen KNPI Jackson AW Kumaat dan pengurus lain yang mengikuti rapat Pleno ilegal di Rizt Calton.
“Hasil pleno yang diikuti oleh pengurus DPP memutuskan memberhentikan Sekjen KNPI dan pengurus yang ikut dalam pleno ilegal di Ritz Calton,” kata Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama di arena rapat Pleno.
Baca Juga: Pangeran Harry dan Meghan Markle Blak-blakan Bongkar Sisi Gelap Istana, Ratu Elizabeth Mengaku Sedih
Disamping itu, rapat tersebut juga memutuskan DPP KNPI akan segera menggelar tahapan-tahapan menuju Kongres pada tahun ini.
Adapun tahapan Kongres didahului dengan Rapat Pimpinan Paripurna Nasional (Rapimpurnas).
“Kongres KNPI 2021 nanti kita akan libatkan seluruh OKP yang berhimpun dalam wadah KNPI,” tegas Haris.
Baca Juga: Steven Gerrard Gantikan Jurgen Klopp di Liverpool?
Disisi lain, Haris mengungkap, kegiatan yang diklaim sebagai rapat pleno di Ritz Calton beberapa waktu yang lalu sama sekali tidak diketahui oleh pengurus.
Lantaran tidak adanya adminitrasi serta surat menyurat.
“Sama sakali pengurus tidak tahu. KNPI inikan organisasi yang tertib adminitrasi, masa untuk sekelas menggelar rapat pleno saja tidak ada adminittasinya,” ujarnya.
Haris memastikan, KNPI saat ini solid dimana para ketua DPD KNPI diseluruh Indonesia mendukung hasil-hasil keputusan yang ditelurkan dalam rapat pleno DPP KNPI yang digelar pada hari ini.
Baca Juga: Mencuri Perhatian Netizen, Ini Sosok Trevor Noah, Host Grammy Awards 2021
“Semua hasil keputusan tadi kami sampaikan ke seluruh ketua DPP lewat zoom meeting, semuanya sepakat KNPI tidak bisa dipecah,” tandasnya.
Sebelumnya, kegiatan yang diklaim sepihak sebagai rapat pleno DPP KNPI di Ritz Calton pada Sabtu 6 Februari 2021 yang lalu memutuskan memecat Haris Pertama sebagai Ketua Umum.
Rapat pleno tersebut dipimpin Wakil Ketua Umum Ahmad A. Bahri ini menganggap Haris telah melanggar beberapa ketentuan yang ada di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KNPI.
Hal itu diduga karena Haris Pertama melaporkan Abu Janda alias Permadi Arya ke polisi.***
