Network
GALAMEDIA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Fadli Zon, menilai kebijakan impor beras yang akan dilakukan pemerintah, berpotensi merusak kehidupan petani di tanah air.
Fadli Zon menilai rencana impor beras, yang telah disampaikan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi sebanyak satu juta ton beras, merupakan kebijakan yang tidak memiliki simpati.
Fadli Zon juga mengatakan, implementasi impor beras tersebut akan langsung berdampak, pada penurunan harga gabah petani secara signifikan.
"Kebijakan ini, walau implementasinya belum diketahui bulan apa, akan langsung berdampak pada turunnya harga gabah petani secara signifikan," ungkap Fadli Zon dalam video keterangannya di Youtube Fadli Zon Official pada 12 Maret 2021.
Hal tersebut sangat disayangkan oleh Fadli Zon, mengingat sebelum adanya kebijakan impor beras saja, harga gabah dari petani selalu mengalami penurunan.
Baca Juga: Kuasa Hukum Kubu AHY Sebut Jokowi Brutal, Refly Harun Sentil MTP Demokrat
Ia menyebut, harga gabah dari petani tersebut masih berada di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
"Tanpa adanya rencana impor saja, setiap panen raya, gabah di tingkat petani hampir selalu turun, dibawah HPP," ujar Fadli Zon.
Oleh karena itu, fadli menilai, sangat tidak bijak rencana impor beras yang akan dilakukan pemerintah, mengingat hal tersebut akan lebih menekan harga gabah petani.
"Impor beras akan berefek semakin menekan harga gabah petani. Jadi sangat tidak bijak apa yang dilakukan oleh Mendag Lutfi," ujar Fadli Zon.
Menurut data yang didapat oleh Fadli, pada Maret dan April 2021, Indonesia akan memasukki puncak dari panen raya dari masa tanam Oktober sampai Maret.
Baca Juga: Sinopsis Putri untuk Pangeran 13 Maret 2021: Arga Cari Tahu Ayah Kandungnya, Apa Maksud Liza?
Selain itu, Fadli juga mengutip data dari Badan Pusat Statistik yang mengatakan, potensi Gabah Kering Giling (GKG) pada Januari hingga April 2021 mencapai 25,37 juta ton, atau setara dengan 14,54 juta ton beras.
Dilihat dari statistik tersebut, petani Indonesia mengalami peningkatan sebanyak 3 juta ton beras dari tahun sebelumnya.
Fadli mengatakan, bahwa pemerintah tidak mempunyai dasar yang kuat untuk melakukan impor beras tersebut, mengingat statistiknya jelas cukup bahkan akan mengalami peningkatan dibandingkan pada 2020 silam.
"Statistiknya jelas, cukup dan bahkan naik dibandingkan 2020, sehingga tak ada kuat pemerintah saat ini melakukan impor beras," ungkap Fadli Zon.
Maka dari itu, Fadli Zon mewakili HKTI menyampaikan pandangannya terkait rencanA impor beras, adalah sebagai Berikut:
Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta, 13 Maret 2021: Akhirnya Al dan Andin Liburan, Aladin On The Way?
1. HKTI secara tegas menolak kebijakan pemerintah untuk impor satu juta ton beras, yang merusak kehidupan petani, yang tidak didasari data akurat, serta tidak melibatkan stackholder pertanian Indonesia.
2. HKTI mendesak pemerintah untuk mencabut kebijakan impor satu juta ton beras.
3. HKTI meminta pada pemerintah untuk menempatkan petani dan pertanian Indonesia sebagai basis kedaulatan dan kemakmuran bangsa, bukan sekedar komoditas dagang.
4. HKTI juga meminta kepada pemerintah untuk terbuka dan melibatkan secara aktif organisasi petani serta pemangku kepentingan pertanian Indonesia dalam perumusan kebijakan pangan nasional.
5. HKTI meminta Bulog untuk menyerap secara aktif dan maksimal hasil produksi petani sesuai dengan HPP pada panen raya Maret, April 2021.
Baca Juga: Catat! Jadwal Lengkap Rangkaian Pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah Ditayangkan di TV
"Jangan sampai rencana melakukan impor beras satu juta ton ini, merupakan sebuah rencana yang akal-akalan dan kemudian merugikan petani dan sektor pertanian Indonesia, dan dibalik semua itu bisa saja ini bagian dari rent seeking activities," ujar Fadli Zon.***
